2 Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Klasifikasi Saham yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Maret 2022, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Hilda Yuanita Sabrie, S. H., M. H. pada 7 Februari 2023.

Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas Menurut UU PT

Perlu kami sampaikan bahwa klasifikasi saham diatur dalam UU PT. Kemudian, terkait pemegang saham dan syarat khusus pendirian perseroan terbatas (“PT”) diatur dalam UU Cipta Kerja.

Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai jenis-jenis pemegang saham, sebenarnya dalam UU PT tidak mengenal secara spesifik jenis-jenis pemegang saham, namun setiap pemegang saham dibedakan dari haknya dalam sebuah perusahaan. Hak dari pemegang saham tersebut diatur dalam klasifikasi saham.

Apa itu klasifikasi saham perseroan terbatas? Klasifikasi saham PT adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.[1] Saham pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu saham biasa (common stocks) dan saham preferen atau saham prioritas.

1. Saham Biasa (Commond Stocks)

Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Terkait dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa, hal ini juga dapat dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lainnya.[2]

Menurut Munir Fuady dalam Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, saham biasa mutlak harus ada dalam setiap perseroan terbatas. Saham biasa ini adalah saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus dan tidak didahulukan dari yang lainnya (hal. 29 dan 32)

Pemegang saham biasa memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada keisitimewaan antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, saham biasa memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara pada rapat umum pemegang saham (RUPS);
2. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

2. Saham Preferen atau Saham Prioritas

Jika terdapat saham yang memiliki hak khusus selain dari hak yang diberikan Pasal 52 UU PT, maka anggaran dasar PT wajib menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.[3]

Adapun, klasifikasi saham selain saham biasa menurut Pasal 53 ayat (4) UU PT antara lain:

1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
3. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif dan non kumulatif;
5. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Saham prioritas menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas adalah saham yang memberikan hak berbicara khusus kepada pemiliknya. Pemegang saham prioritas diberi hak untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dan hak ini tidak diberikan kepada pemilik klasifikasi saham lainnya (hal. 265).

Sementara itu, pada saham preferen mempunyai hak lebih dahulu untuk memperoleh pembagian dividen dari pemegang saham klasifikasi yang lain (hal. 266).

Demikian jawaban dari kami mengenai klasifikasi saham sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Referensi:

1. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
2. Munir Fuady. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.