Keuntungan Memilih Arbitrase Daripada Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh BP Lawyers Counselors at Law dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Agustus 2016.

Biaya Penyelesaiaan Sengketa Melalui Arbitrase

KLINIK TERKAIT

Penolakan Atas Putusan Arbitrase Internasional

09 Jul, 2025

Dapatkah Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase jika Tidak Diperjanjikan Sebelumnya?

04 Feb, 2025

Cara Mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase

01 Nov, 2024

Menyepakati Dua Forum Arbitrase dalam Satu Perjanjian, Bolehkah?

21 Feb, 2024

Pada umumnya biaya arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya perkara di Pengadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. biaya pendaftaran; dan
2. biaya arbitrase (biaya administrasi, pemeriksaan dan arbiter).

Terhadap biaya pendaftaran, sebagaimana kami akses dari laman Biaya | BANI Arbitration Center, BANI telah menentukan secara langsung bahwa pendaftaran permohonan arbitrase di BANI yaitu Rp5 juta. Sedangkan terhadap biaya arbitrase dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala persentasi tertentu yang dapat dilihat dalam Peraturan BANI 2025 dan pada laman resmi BANI.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU 30/1999, biaya-biaya tersebut akan ditanggung oleh pihak yang kalah. Namun dalam hal tuntutan dikabulkan sebagian maka biaya arbitrase akan dibebankan kepada para pihak secara seimbang sesuai Pasal 77 ayat (2) UU 30/1999.

Keuntungan dan Kelebihan Memilih Arbitrase

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, meskipun biaya penyelesaiaan sengketa di arbitrase BANI lebih tinggi daripada biaya penyelesaiaan sengketa di pengadilan pada umumnya, terdapat keuntungan ataupun kelebihan memilih arbitrase dibanding pengadilan, yaitu:

1. Kerahasaiaan sengketa para pihak terjamin

Dalam proses pemeriksaan arbitrase di BANI, setiap perkara yang didaftarkan atau diputus oleh BANI, perkara atau putusan tersebut bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan untuk masyarakat umum, oleh karenanya hanya pihak yang bersengkata-lah yang mengetahui pokok permasalahan sengketa tersebut, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa akan tetap terjaga dan tidak akan diketahui oleh publik.[1]

Menurut hemat kami, hal ini berbeda dengan penyelesaiaan sengketa di pengadilan negeri, yang mana apabila perkara tersebut didaftarkan dan diputus oleh pengadilan sehingga detail sengketa akan dipublikasikan dalam putusan pada laman pengadilan tempat sengketa didaftarkan dan/atau di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Kepastian waktu penyelesaian sengketa

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU 30/1999 dan Pasal 4 ayat (6) Peraturan BANI 2025, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, kecuali dalam keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat kompleks maka majelis arbitrase dapat memperpanjang batas waktu tersebut.

Penentuan jangka waktu tersebut merupakan suatu keuntungan dan kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana memberikan kepastian waktu penyelesaiaan sengketa dibandingkan di pengadilan negeri yang mempunyai banyak penundaan-penundaan.

3. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.[2] Sehingga apabila majelis arbitrase telah memberikan putusan atas suatu sengketa maka atas putusan tersebut bersifat final dan dapat dijalankan dalam waktu 30 hari sejak putusan diucapkan.[3]

Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusan majelis hakim pada pengadilan negeri masih dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauaan kembali.

Selain itu, sepanjang penelusuran kami, berdasarkan United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang telah diratifikasi melalui Keppres 34/1981, suatu putusan arbitrase yang final dan mengikat tersebut dapat dieksekusi diberbagai negara, sepanjang negara tersebut mengatur dan mengakui mekanisme eksekusi putusan arbitrase dalam sistem hukumnya.

Sebagai contoh, apabila pihak yang kalah adalah orang atau badan hukum asing, maka putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia akan diperlakukan sebagai putusan arbitrase internasional di negara pihak yang kalah tersebut, sepanjang memenuhi kriteria menurut konvensi tersebut dan hukum nasional negara yang bersangkutan. Sehingga putusan arbitrase tersebut selanjutnya dapat dieksekusi di negara pihak yang kalah bila pihak yang kalah tersebut tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

4. Para pihak berhak memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai bidang sengketanya

Dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase pada umunya terdiri dari 3 arbiter, yang mana 2 arbiter akan dipilih oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan 1 arbiter akan dipilih oleh Ketua BANI.[4]

Adapun yang dimaksud arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.[5]

Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki atau menguasai keahlian khusus sesuai dengan sengketa ataupun permasalahan antara para pihak, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih substantial dan relevan, mengingat arbiter tersebut memiliki keahlian khusus terkait dengan pokok permasalahan.

5. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase

Kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku dan tata cara penyelesaian, termasuk lokasi sidang, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan pengadilan.

6. Arbitrase menawarkan proses beracara yang lebih fleksibel

Kemudian, menurut pendapat kami, beracara di arbitrase lebih fleksibel dibandingkan di pengadilan, di mana proses di pengadilan harus secara ketat mengikuti hukum acara yang telah ditentukan. Berdasarkan pengalaman praktek kami, setelah majelis arbitrase menerima permohonan dan jawaban atas pokok perkara serta upaya mediasi dinyatakan gagal, majelis arbitrase akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempresentasikan pokok-pokok sengketa yang terjadi.

Menurut hemat kami, tujuan dari presentasi ini adalah selain majelis arbitrase telah mempelajari permohonan dan jawaban yang diajukan, majelis arbitrase dapat mendengar langsung penjelasan para pihak mengenai inti permasalahan. Dengan demikian, majelis arbitrase memperoleh pemahaman yang lebih konkret atas pokok sengketa tersebut.

Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan, majelis arbitrase juga akan terlebih dahulu menanyakan kesediaan para pihak apakah sengketa ini dapat diputus berdasarkan prinsip ex aequo et bono (keadilan dan kepatutan).

Apabila kedua belah pihak sepakat, majelis arbitrase akan memutus sengketa tersebut berdasarkan ex aequo et bono. Namun, apabila terdapat keberatan dari salah satu pihak, maka majelis arbitrase akan memutus sengketa berdasarkan kaidah hukum materiil, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut, pengambilan keputusan dalam arbitrase tidak hanya berdasarkan pada keadilan dan kepatutan, tetapi juga memperhitungkan situasi dan kondisi pihak-pihak yang bersengketa, yang mengarah pada penyelesaian win-win solution.[6]

Dengan demikian, meskipun biaya penyelesaiaan sengketa di arbitrase di BANI lebih tinggi, keuntungan-keuntungan di atas sering kali menjadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dibanding penyelesaiaan di pengadilan negeri, khususnya untuk perkara komersial yang membutuhkan kerahasiaan, efisiensi, dan kepastian hukum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, yang Telah Ditandatangani di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959;
3. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2025.

Referensi:

1. Subekti. Arbitrase perdagangan. Bandung: Angkasa Offset, 1981;
2. Suleman Batubara dan Orinton Purba. Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013;
3. Biaya | BANI Arbitration Center, yang diakses pada tanggal 28 Agustus 2025, pukul 15.00 WIB.