Apa Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Perusahaan?

KLINIK TERKAIT

Aturan Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT

11 Mar, 2025

Dapatkah Komisaris Perusahaan Induk Menjadi Pegawai di Anak Perusahaan?

10 Mar, 2025

Apakah Komposisi Saham Mempengaruhi Susunan Direksi atau Komisaris?

03 Mar, 2025

Bolehkah Direksi Merangkap Dewan Komisaris dalam Satu PT?

01 Mar, 2025

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Perusahaan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 September 2017.

Pertanyaan Anda tidak menyebutkan bentuk badan hukum dari perusahaan yang dimaksud sehingga kami asumsikan bahwa perusahaan yang dimaksud berbentuk perseroan terbatas (“PT”) sehingga kami akan merujuk pada UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa organ perusahaan terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.[1] Setiap organ perusahaan memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan perusahaan. Misalnya, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan perusahaan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. [2]

Baca juga: Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Kerugian PT

Sepanjang penelusuran kami, komite audit adalah bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan oleh dewan komisaris. Lantas, apa tugas dan tanggung jawab komite audit?

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Perlu diketahui sebelumnya, menurut Pasal 121 UU PT, dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite yang dapat dibentuk, antara lain yaitu komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.[3]

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa komite audit yang Anda tanyakan merupakan bagian dari komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris guna menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, sepanjang penelusuran kami, definisi komite audit tidak dijelaskan dalam UU PT dan perubahannya.

Namun, kami justru menemukan definisi komite audit dalam Pasal 1 angka 1 POJK 55/4/2015 yang menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Selain itu, definisi komite audit juga disebutkan dalam SEOJK 14/5/2019 yaitu komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.[4]

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam sebuah perusahaan, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang terdiri atas satu atau lebih anggota dewan komisaris.[5] Namun, pada emiten atau perusahaan publik, komite audit wajib terdiri atas paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen serta pihak dari luar perusahaan publik.[6] Ketua komite audit sendiri harus komisaris independen.[7]

Sebagai informasi, yang dimaksud dengan komisaris independen dalam keanggotaan komite audit adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan.[8]

Selanjutnya, pada perusahaan publik, seluruh anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.[9] Informasi pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 2 hari kerja setelah keputusan diambil.^[10] Informasi tersebut juga wajib dipublikasikan melalui situs web bursa efek dan/atau situs web perusahaan publik terkait.[11]

Lebih lanjut lagi, tugas dan tanggung jawab komite audit dalam perusahaan adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Namun, dalam perusahaan publik komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik, yang paling sedikit meliputi:[12]

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan publik;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Namun, perlu dicatat bahwa pengaturan tugas dan tanggung jawab komite audit dalam tidak membatasi komite audit dalam emiten atau perusahaan publik menjalankan tindakan lain, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta sejalan dengan praktik yang lazim, baik dalam negeri maupun internasional.[13] Hal ini karena komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.[14]

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, komite audit wajib menyampaikan laporan kepada dewan komisaris.[15] Selain itu, komite audit juga wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatannya, yang harus disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan publik.[16]

Dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, lantas apakah setiap perusahaan wajib membentuk komite audit?

Kewajiban Membentuk Komite Audit dalam Perusahaan

Sepanjang penelusuran kami, perusahaan secara umum tidak wajib membentuk komite audit. Namun, hal ini berbeda dengan perusahaan publik yang wajib membentuk komite audit sesuai Pasal 2 POJK 55/4/2015. Selain itu, perusahaan dengan kriteria tertentu seperti persero (perusahaan BUMN) juga wajib membentuk komite audit berdasarkan Pasal 70 UU 1/2025.

Sebagai tambahan, menurut Bab II SEOJK 14/5/2019, terdapat jenis usaha tertentu yang membuat suatu perusahaan wajib membentuk komite audit, seperti perusahaan yang menyelenggarakan usaha perasuransian, antara lain, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Berdasarkan penjelasan di atas, komite audit dibentuk dengan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite audit pada umumnya dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugasnya menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Dalam konteks perusahaan publik, komite audit wajib dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku. Selain bagi perusahaan publik, bagi perusahaan lainnya seperti persero BUMN juga diwajibkan membentuk komite audit.

Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.