Rapat Paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang, Selasa (21/4), bertepatan dengan Hari Kartini.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengesahan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Saat ia menanyakan persetujuan kepada peserta sidang, seluruh anggota dewan menjawab “setuju” yang langsung disambut tepuk tangan dan sorak bahagia dari komunitas pekerja rumah tangga (PRT) yang hadir di balkon ruang sidang.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut menyoroti suasana tersebut dengan menyapa “fraksi balkon” yang ikut merayakan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyebut pengesahan ini sebagai “kado terindah” bagi peringatan Hari Kartini, setelah proses pembahasan yang berlangsung selama sekitar dua dekade. Ia menegaskan undang-undang ini diharapkan menjadi bentuk nyata perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
RUU PPRT memuat sedikitnya 12 substansi utama yang telah disepakati pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu poin pentingnya adalah pengakuan hak bagi pekerja rumah tangga, termasuk mereka yang telah bekerja sebelum undang-undang berlaku, meski berusia di bawah 18 tahun atau telah menikah.
Selain itu, pemerintah diwajibkan menetapkan peraturan pelaksanaan paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku.