Kapolri dan Jaksa Agung Tegaskan Polri-Kejaksaan Tetap Solid, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa silaturahmi antara jajaran Kejaksaan dan Polri bukanlah agenda baru, melainkan tradisi yang telah berlangsung sejak lama. Menurutnya, hubungan kedua institusi selama ini berjalan baik, baik secara kelembagaan maupun hubungan personal para pimpinan.

"Ini bukan program baru, ini adalah program lama. Jangan berpikir kami ini rival atau berseberangan. Kami sejak dulu sudah saling mengenal secara pribadi. Silaturahmi ini adalah hal yang biasa kami lakukan, sekaligus membahas bagaimana memperbaiki kerja sama ke depan," ujar Burhanuddin.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan Kejaksaan, terutama dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Menurutnya, koordinasi yang semakin erat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Salah satu bentuk penguatan kerja sama yang dibahas adalah peningkatan program pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama serta meningkatkan koordinasi dalam setiap tahapan criminal justice system. "Tadi juga dibahas rencana meningkatkan program kemitraan, termasuk tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri sehingga koordinasi dalam criminal justice system dapat berjalan semakin baik," kata Listyo.

Menutup pertemuan, Kapolri menegaskan tidak ada persoalan dalam hubungan antara Polri dan Kejaksaan sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik. Bersama Jaksa Agung, ia memastikan kedua institusi tetap solid dan berkomitmen menjaga sinergi dalam mengawal penegakan hukum serta mendukung berbagai program strategis pemerintah. Burhanuddin juga menegaskan bahwa keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada kualitas penyelidikan dan penyidikan, sehingga kerja sama erat antara Polri dan Kejaksaan merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem peradilan pidana.