Foto

Kekerasan Terus Berulang Saat Peliputan, Jurnalis Ajukan Judicial Review UU Pers ke MK

Resa Esnir
Bacaan 1 Menit
Perwakilan jurnalis menggelar aksi teatrikal sebelum dimulainya sidang perdana uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum wartawan di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan permohonan judicial review ke MK terhadap Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena dinilai pasal tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Perwakilan jurnalis menggelar aksi teatrikal sebelum dimulainya sidang perdana uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum wartawan di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan permohonan judicial review ke MK terhadap Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena dinilai pasal tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Perwakilan jurnalis menggelar aksi teatrikal sebelum dimulainya sidang perdana uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum wartawan di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan permohonan judicial review ke MK terhadap Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena dinilai pasal tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info