Komisi II DPR Serap Masukan Pakar untuk Desain RUU Pemilu

RDPU berlangsung di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026), dan dipimpin Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Rifqi mengatakan rapat tersebut digelar untuk menghimpun pandangan para ahli guna memperkuat desain penyelenggaraan pemilu agar demokrasi konstitusional di Indonesia semakin matang.

“Kami membuat strategi legislasi saat ini, kami ingin mendengar dulu sebanyak mungkin pikiran dan pandangan,” ujar Rifqi. Ia menjelaskan bahwa berbagai masukan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi daftar inventarisasi masalah (DIM), yang kemudian dijadikan dasar penyusunan norma dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Setelah seluruh masukan terkumpul, Komisi II DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) RUU Pemilu. Rifqi berharap pembahasan di tingkat panja dapat berlangsung lebih terarah karena sudah didasarkan pada DIM yang disusun dari pandangan para pakar, organisasi masyarakat sipil, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Ia juga menyinggung setidaknya 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai rujukan penting dalam pembahasan revisi aturan pemilu. Dalam kesempatan tersebut, Jimly mengapresiasi langkah Komisi II DPR yang dinilai aktif menyerap pandangan publik terkait sistem kepemiluan dalam beberapa bulan terakhir. Ia berharap proses pembahasan RUU Pemilu tetap terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Nanti sesudah panja pun tetap terbuka begini. Supaya yang disebut meaningful participation itu betul-betul berjalan, apalagi ini urusan pemilu,” kata Jimly. Menurutnya, pembahasan regulasi pemilu seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan besar untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. “Kita harus buka ini, bertengkar dengan ide-ide besar. Jadi konsolidasi kebijakan politik ini soal serius,” ujarnya.