Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Produk Pilihan
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami Foto
Paripurna DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disaksikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima berkas laporan pembahasan RUU Prolegnas dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Rapat paripurna ini membahas agenda Laporan Badan Legislasi DPR terhadap Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Serta Penetapan Mitra Kerja Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Pimpinan DPR RI Adies Kadir disaksikan Saan mustofa, dan Cucun Ahmad saat menerima laporan dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung saat Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Rapat paripurna ini membahas agenda Laporan Badan Legislasi DPR terhadap Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Serta Penetapan Mitra Kerja Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (depan kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (depan kiri) saat mengikuti Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Rapat paripurna ini membahas agenda Laporan Badan Legislasi DPR terhadap Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Serta Penetapan Mitra Kerja Badan Penyelenggara Haji dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Berita Populer