Foto

Raker Pembahasan Dana Jaminan Kesehatan Tahun 2025

Resa Esnir
Bacaan 1 Menit
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini diantaranya membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025, membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini diantaranya membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025, membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini diantaranya membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025, membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info