Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini diantaranya membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025, membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini diantaranya membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025, membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir (kiri) dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini diantaranya membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025, membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.