Katalog Produk
Berlangganan Pro
Icon DokumenHukumonline Stream
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence Updates
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaPerizinan Usaha
Layanan terpadu perusahaan—dari pendirian, perizinan usaha hingga kesekretariatan dan kepatuhan
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon practice leadersPractice Leaders
Temukan dan bandingkan firma hukum terbaik di Indonesia berdasarkan keahlian mereka.
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaHukumonline StreamData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruOpiniFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok ICCAATP Legal CenterPojok INIPojok AKPIKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Berita> Foto
Foto

Rapat Dengan Komisi XII DPR, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Disinggung Gas Melon

Resa Esnir
Bacaan 1 Menit
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-2.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-4.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-6.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-3.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-5.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-2.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-4.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-6.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-3.jpg
RAPAT DENGAN KOMISI XII DPR BAHLIL DISINGGUNG SOAL GAS MELON-5.jpg
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dalam rapat yang membahas Pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), DPR juga menyinggung mengenai "kelangkaan" Gas Elpiji 3 kg alias "Gas Melon", akibat peralihan peraturan yang disusul dengan antrean panjang bagi masyarat untuk memperoleh Gas Melon teersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah), mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dalam rapat yang membahas Pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), DPR juga menyinggung mengenai "kelangkaan" Gas Elpiji 3 kg alias "Gas Melon", akibat peralihan peraturan yang disusul dengan antrean panjang bagi masyarat untuk memperoleh Gas Melon teersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/KBPLH) Hanif Faisol Nurofiq (tengah) dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan), mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi XII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Dalam rapat yang membahas Pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), DPR juga menyinggung mengenai "kelangkaan" Gas Elpiji 3 kg alias "Gas Melon", akibat peralihan peraturan yang disusul dengan antrean panjang bagi masyarat untuk memperoleh Gas Melon teersebut.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
Berita Populer
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info