Chandra adalah partner dan salah satu pendiri firma hukum Assegaf Hamzah & Partners. Selain dihormati sebagai advokat litigasi, ia juga dikenal sebagai tokoh anti korupsi. Chandra memiliki fokus praktik hukum di bidang sengketa komersial, anti korupsi dan tata kelola perusahaan yang baik, dan kekayaan intelektual.

Sebelumnya, Chandra memainkan peran penting dalam pemberian nasihat kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan pemulihan sektor perbankan domestik sehubungan dengan krisis finansial di Asia pada tahun 1997/1998. Antara tahun 1998- 2000, ia bertindak untuk BPPN dalam serangkaian kasus-kasus besar, salah satunya dalam kasus Bank Bali pada tahun 1998.

Di bidang anti korupsi, Chandra membangun reputasinya sebagai anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2000-2001. Chandra dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga anti korupsi di Indonesia, di mana ia kemudian menjabat sebagai wakil ketua KPK. Setelah ia menyelesaikan jabatannya di KPK, Chandra kembali berpraktik sebagai advokat di firma hukum kami.

Area Praktik

• Penyelesaian Sengketa
• Anti Korupsi 
• Kekayaan Intelektual

Kualifikasi

• S.H., Universitas Indonesia (1995)
• Memegang izin sebagai advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2000)
• Terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AKHKI)(2006)
• Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), tahun 2017
• Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan 2 untuk Komisaris

Penghargaan

• Ranked as Senior Statespeople, Chambers & Partners Asia Pacific (2020 – 2025)
• Ranked as Elite Practitioner for Dispute Resolution, Asialaw Leading Lawyers (2021 - 2025)
• Ranked as Hall of Fame for Dispute Resolution and Intellectual Property, The Legal 500 Asia Pacific (2025)
• Ranked as Litigation Star for Commercial and Transactions, Benchmark Litigation (2018 - 2025)
• Ranked as Notable Practitioner for Intellectual Property, Managing IP (2025)
• A-List, Legal Icon, and Indonesia Top 100 Lawyers, Asia Business Law Journal Indonesia Top 100 Lawyers (2024 – 2025)
• The 200 Club – Indonesia's Most Influential Lawyers, Hukumonline (2025)
• Listed in the Most Recommended Lawyers: In-house Counsel Choice, Hukumonline (2023 – 2025)
• Ranked as Leading Individual for Dispute Resolution, The Legal 500 Asia Pacific (2019 – 2024)
• Ranked as Leading Individual for Intellectual Property, The Legal 500 Asia Pacific (2023 – 2024)
• Listed as Recommended by Who’s Who Legal Southeast Asia: Arbitration  (2024)
• Ranked as Leading Professional in Arbitration, Who’s Who Legal (2023)
• Listed as in the Arbitration Powerlist: Southeast Asia, The Legal 500 (2022 – 2023)

Partisipasi di kegiatan Hukumonline: 

• Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Korporasi Pasca Berlakunya PERMA No 13. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
• Membedah Aspek Hukum Penerapan Bisnis Anti Suap serta Implikasi Foreign Corrupt Practices Act 1977 & UK Bribery Act sebagai Bentuk Kepatuhan Perusahaan
• Strategi Pemberantasan Korupsi Berbasis pada Identifikasi Problem Korupsi yang Dipetakan terhadap UU Tipikor Sebagai Instrumen Hukumnya