Apakah Direksi Termasuk Pengusaha atau Pekerja?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Direksi Merangkap Dewan Komisaris dalam Satu PT?

01 Mar, 2025

Pengangkatan Direksi Melalui Circular Resolution

27 Feb, 2025

Bolehkah Pengurus Menjadi Direksi PT yang Didirikan Yayasan?

26 Feb, 2025

Bolehkah Mantan Terpidana Menjadi Direksi/Komisaris BUMN?

25 Feb, 2025

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Status Direksi Perusahaan, Pengusaha atau Pekerja? (Revisi) yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Januari 2013.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata– mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengusaha dan Pekerja

Dalam membahas mengenai status direksi apakah sebagai penguasa atau sebagai pekerja, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pengusaha atau pekerja itu sendiri. Hal tersebut pada dasarnya dapat ditemukan dalam UU Ketenagakerjaan yang sudah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Definisi dari pekerja/buruh dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan untuk penjelasan mengenai pengusaha dapat Anda temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pengusaha adalah:

1. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Adapun hubungan yang terjadi antara pekerja/buruh dan pengusaha adalah hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[1]

Adapun mengenai perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.[2] Perjanjian kerja ini dapat dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.[3] Selain itu perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:[4]

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja dan pengusaha memiliki hubungan kerja yang berdasar pada perjanjian kerja.

Lantas, apakah direksi berstatus sebagai pengusaha atau pekerja?

Apakah Direksi Termasuk Pekerja?

Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT, direksi merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas (“PT”) bersama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dewan komisaris.

Adapun yang dimaksud dengan direksi dapat Anda temukan dalam ketentuan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT, yang berbunyi:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sebagaimana definisi dari direksi di atas, yang kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau anggaran dasar.[5]

Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang melakukan pengurusan PT. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan definisi dari pengusaha yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun bukan milik sendiri, maka dapat disimpulkan direksi berstatus sebagai pengusaha.

Selain itu, dapat dipahami juga bahwa direksi sebagaimana disebut dalam Pasal 94 ayat (1) UU PT diangkat oleh RUPS dan bertanggung jawab penuh atas kepentingan PT berdasarkan anggaran dasar dan bekerja dalam hubungan hukum korporasi. Hal ini berbeda dengan pekerja yang hubungannya dengan pengusaha berdasar pada perjanjian kerja.

Baca juga: Bolehkah Pekerja Menjadi Direksi di Perusahaannya Sendiri?

Oleh karena itu, hubungan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah hubungan kerja. Sedangkan, hubungan yang terjadi antara seorang direksi dengan PT adalah hubungan hukum korporasi. Walaupun, sebagaimana yang sudah dijelaskan Juanda Pangaribuan dalam artikel Pengadilan yang Berwenang Mengadili Sengketa Direksi dengan Perusahaan dalam pengangkatan direksi oleh RUPS terdapat kontrak kerja. Namun, kontrak kerja tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.