KlinikBeritaData PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

10 Prinsip Kode Etik Hakim, Yuk Cari Tahu di Sini!

Share
copy-paste Share Icon
Profesi Hukum

10 Prinsip Kode Etik Hakim, Yuk Cari Tahu di Sini!

10 Prinsip Kode Etik Hakim, Yuk Cari Tahu di Sini!
Renata Christha Auli, S.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
10 Prinsip Kode Etik Hakim, Yuk Cari Tahu di Sini!

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan kode etik hakim dan apa saja kode etik hakim?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lantas, apa saja isi kode etik tersebut, dan apa tujuan diaturnya kode etik dan pedoman perilaku hakim?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    KLINIK TERKAIT

    Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum

    Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum

     

    Etika Profesi, Apa Artinya?

    Istilah “etika” menurut Bartens berasal dari bahasa Yunani kuno “etos” yang artinya kebiasaan, adat istiadat, dan akhlak yang baik.[1] Dalam pembahasan ini, hakim adalah entitas utama yang memaknai kata “pengadilan” sebagai tempat diselenggarakannya proses yang disebut mengadili. Profesi hakim yang mulia membutuhkan sandaran etika yang dapat memberikan tuntutan pada tugas sehari-hari hakim, baik dalam lingkup administratif, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.[2]

    Sebagai bagian dari profesi terhormat dalam mengadili perkara, hakim memiliki kode etik agar hakim mampu menghindari godaan dalam profesi yang memberinya stigma amoral.[3] Kode etik hakim diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama MA dan KY sebagai berikut:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    Baca juga: Tujuan Kode Etik Profesi Hukum dan Hambatannya

     

    Kode Etik Hakim dan Penjelasannya

    Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama MA dan KY, kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip kode etik. Berikut adalah penjelasan masing-masing kode etik hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    1. Berperilaku adil

    Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasari prinsip semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang.[4] Sebagai contoh, hakim wajib melaksanakan tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.[5]

     

    1. Berperilaku jujur

    Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela.[6] Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan.[7]

    Terkait dengan perilaku jujur, hakim tidak boleh meminta atau menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, dan sebagainya.[8]

     

    1. Berperilaku arif dan bijaksana

    Arif dan bijaksana berarti mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.[9] Pada dasarnya, hakim wajib menghindari tindakan tercela.[10] Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.[11]

    Sebagai contoh, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, kritik atau pembenaran secara terbuka atas perkara atau putusan pengadilan yang belum maupun sudah inkracht dalam kondisi apapun.[12] Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya juga wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga.[13]

     

    1. Bersikap mandiri

    Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.[14]

     

    1. Berintegritas tinggi

    Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.[15] Salah satu penerapannya, hakim tidak boleh mengadili perkara jika memiliki konflik kepentingan seperti hubungan pribadi, kekeluargaan, atau hubungan lain dan patut diduga mengandung konflik kepentingan.[16] Hakim juga wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.[17]

     

    1. Bertanggung jawab

    Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.[18] Contoh penerapannya, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.[19]

     

    1. Menjunjung tinggi harga diri

    Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.[20]

     

    1. Berdisiplin tinggi

    Hakim berkewajiban mengetahui dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.[21] Hakim harus menghormati hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara sederhana, cepat dan biaya ringan.[22]

     

    1. Berperilaku rendah hati

    Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, karena pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian untuk mendapat penghasilan materi, melainkan amanat yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.[23]

     

    1. Bersikap profesional

    Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.[24] Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak.[25]

    Kesimpulannya, sebagai bagian dari profesi terhormat dalam mengadili perkara, hakim perlu memiliki pedoman berperilaku guna menerapkan hukum secara benar dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Pedoman tersebut dirumuskan dalam bentuk kode etik yang wajib ditaati oleh hakim. Anda dapat membaca mengenai penjelasan kode etik hakim dan penerapannya secara lengkap pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Bersama MA dan KY, serta membaca Bagian C Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

     

    Baca juga: Cara Melaporkan Hakim yang Langgar Kode Etik

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
    2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

     

    Referensi:

    Imran, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.TBL, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, 2019.


    [1] Imran, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.TBL, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 4

    [2] Imran, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.TBL, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 6

    [3] Imran, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.TBL, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 7

    [4] Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”) Nomor 1

    [5] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 1.1 ayat (1)

    [6] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 2.1 ayat (1)

    [7] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 2.1 ayat (2)

    [8] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 2.2 ayat (1)

    [9] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 3

    [10] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 3.1 ayat (1)

    [11] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 3.1 ayat (2)

    [12] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 3.2 ayat (5)

    [13] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 3.1 ayat (5)

    [14] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 4 ayat (1)

    [15] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 5

    [16] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 5.1.2

    [17] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 5.1.6

    [18] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 6

    [19] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 6.1

    [20] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 7.1

    [21] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 8.1

    [22] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 8.2

    [23] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 9.1

    [24] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 10.3

    [25] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 10.4

    Tags

    calon hakim
    hakim

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

    7 Jun 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!