Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Apa saja jenis interpretasi hukum dalam penemuan hukum?
Dalam memahami penemuan hukum, maka Anda akan bersinggungan dengan interpretasi hukum, yakni sebuah metode untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang. Berikut ini 11 jenis interpretasi hukum dalam rechtsvinding atau penemuan hukum yang perlu Anda simak.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.[1] Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu.[2]
Adapun tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.[3]
Baca juga: Ketika Hakim Membuat Interpretasi
Berikut adalah beberapa jenis interpretasi hukum dalam rechtsvinding:
Interpretasi gramatikal adalah cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Pada umumnya, hakim menggunakan interpretasi gramatikal bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas artinya.
Sebagai contoh, arti “pihak ketiga” dalam perjanjian atau kontrak seringkali tidak jelas. Terkadang, pihak ketiga mengacu pada pihak lain yang tidak terkait dalam kontrak atau perjanjian, namun terkadang pihak ketiga juga diartikan sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian, biasanya hakim menggunakan interpretasi gramatikal bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.[4]
Interpretasi historis undang-undang adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (wet historisch) dan sejarah hukum (recht historisch).
Wet historisch adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan recht historisch adalah metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya. Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam undang-undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang beserta ratio legis-nya.[5]
Interpretasi sistematis merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum.
Dalam metode ini, penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.
Sebagai contoh, jika hendak mengetahui sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tua, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.[6]
Interpretasi teleologis merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial.
Sebagai contoh, dalam menafsirkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, hakim harus memperluas makna kalimat “barang” dalam pasal tersebut dengan berbagai macam benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya aliran listrik, pulsa dan lain-lain. Sehingga jika seseorang dengan sengaja tanpa hak mengambil aliran listrik untuk dimiliki, pelaku harus dihukum.[7]
Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan, hakim dapat mencari makna ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat internasional.
Contoh kasus, dalam penafsiran kalimat di perjanjian antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, maka hakim harus mencari makna kalimat tersebut. Sebagai contoh pada perjanjian antara orang Indonesia dan orang Australia, hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua Negara tersebut.[8]
Interpretasi futuristik disebut juga metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini menjelaskan arti undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan pengertian lain, interpretasi futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (ius contitutum) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (ius constituendum).
Misalnya peraturan-peraturan yang masih dalam proses legislasi atau rancangan undang-undang (“RUU”), hakim dapat menggunakan interpretasi ini dengan sebuah keyakinan, bahwa RUU akan segera diundangkan.[9]
Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Sebagai contoh, hakim dalam menafsirkan batasan ”tetangga” dalam Pasal 666 KUH Perdata, yakni membatasi hanya pada tetangga rumah dan bukan termasuk penyewa rumah.[10]
Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata ”menjual” dalam Pasal 1576 KUHPerdata tidak hanya bermakna jual beli, akan tetapi bisa bentuk peralihan yang lain, sewa atau tukar menukar.[11]
Interpretasi autentik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertianya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contohnya, hakim dalam menafsirkan kata ”hari” dalam Pasal 98 KUHP harus melihat ketentuan dalam KUHP yang diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.[12]
Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Sebagai contoh ketika hakim menangani kasus korupsi, maka hakim harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.[13]
Interpretasi multidisipliner adalah metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam praktiknya, hakim akan mendatangkan ahli atau pakar dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Sebagai contoh ahli yang didatangkan dalam kasus cybercrime, white collar crime, atau terorisme.[14]
Baca juga: Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum
Demikian jawaban kami tentang jenis-jenis interpretasi hukum, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 163.
[2] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.
[3] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.
[4] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.
[5] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 236-237.
[6] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 235.
[7] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 237.
[8] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 237-238.
[9] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 238.
[10] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 238.
[11] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 239.
[12] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 239.
[13] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 240.
[14] Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 240.
Butuh lebih banyak artikel?
