5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata

PERTANYAAN

Di pasal manakah dalam KUH Perdata diatur tentang jenis-jenis alat bukti? Mohon penjelasannya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bunyi Pasal 1866 KUH Perdata

KLINIK TERKAIT

Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan

18 Okt, 2024

Jerat Pasal Penyalahgunaan Dana Donasi

15 Okt, 2024

Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta tentang Fair Use

25 Sep, 2024

Pasal 8 UU Perkawinan tentang Perkawinan yang Dilarang

24 Sep, 2024

Dalam perkara perdata, hakim melakukan penilaian berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti, yaitu pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan sesuai fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu.[1]

Kemudian, Pasal 1866 KUH Perdata mengatur tentang jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata, yang berbunyi:

Alat pembuktian meliputi:

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.

Dari bunyi Pasal 1866 KUH Perdata di atas mengenai urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi.[2]

Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana biasanya melenyapkan bukti-bukti tulisan yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktik perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan.[3]

Penjelasan Pasal 1866 KUH Perdata

Berikut kami jelaskan masing-masing alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

1. Bukti Tulisan atau Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Martha Eri Safira dalam bukunya Hukum Perdata, alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (hal. 138-139).

Adapun menurut H. Riduan Syahrani, alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.[4]

Dalam KUH Perdata, alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 1867 s.d. Pasal 1894.

2. Bukti Saksi

Alat bukti berupa kesaksian diatur dalam Pasal 1895, Pasal 1902, dan Pasal 1904 s.d. Pasal 1912 KUH Perdata.

Pada dasarnya, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian. Dalam arti lain, kesaksian merupakan gambaran dari apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya (saksi), dan keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat objektif.[5]

Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan.[6] Dengan demikian, saksi harus memberitahukan sendiri apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain.[7]

Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

1. keluarga sedarah;
2. suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. anak yang belum berusia 15 tahun.

Ketentuan selengkapnya mengenai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dapat Anda temukan dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata.

3. Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim, maka persangkaan dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang, maka dinamakan persangkaan undang-undang.[8]

Contoh persangkaan hakim, misalnya pada perkara perceraian yang didasarkan alasan perzinaan. Apabila seorang pria dengan seorang wanita dewasa yang bukan suami istri, tidur bersama dalam satu kamar yang hanya punya satu tempat tidur, maka perbuatan perzinaan tersebut telah terjadi menurut persangkaan hakim.[9]

Lalu, contoh persangkaan undang-undang, tiap anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka suami dari perempuan yang melahirkan adalah ayah anak tersebut (Pasal 250 KUH Perdata).[10]

Ketentuan mengenai alat bukti persangkaan dapat Anda temukan di Pasal 1915 s.d. Pasal 1922 KUH Perdata.

4. Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan adalah suatu pembenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan, baik sebagian atau seluruhnya.[11]

Sebagai informasi, pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata, di mana pengakuan dilakukan oleh salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan. Pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.

Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan diatur dalam Pasal 1927 dan 1928 KUH Perdata. Pengakuan ini merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Selengkapnya mengenai alat bukti pengakuan, dapat Anda simak dalam Pasal 1923 s.d. Pasal 1928KUH Perdata.

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa. Dalam arti lain, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat, yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.[12]

Menurut Pasal 1929 KUH Perdata, ada dua macam sumpah di hadapan hakim yaitu:

1. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara (disebut sumpah pemutus); dan
2. sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.

Ketentuan selengkapnya mengenai alat bukti sumpah dapat Anda baca dalam Pasal 1929 s.d.Pasal 1945 KUH Perdata.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Referensi:

1. Riduan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004;
2. Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017;
3. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni, 1983
4. Hukum Perdata. Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015

[1] Yulia. Hukum Perdata. Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015, hal. 106

[2] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 133

[3] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 134

[4] H. Riduan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 91

[5] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 145-146

[6] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 146

[7] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 149

[8] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni, 1983, hal. 68

[9] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 150

[10] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 151

[11] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 153

[12] Martha Eri Safira. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hal. 155-156