Sanksi Jika Melakukan Kampanye di Tempat Ibadah

PERTANYAAN

Jelang Pilkada 2024, saya cukup dikejutkan dengan cara kampanye yang dilakukan, salah satunya melalui ceramah dalam Salat Jumat (dalam Islam). Meski saya tidak bisa memastikan apakah ustadz (penceramah) yang bersangkutan punya tendensi dengan salah satu pasangan calon pejabat daerah tertentu, nampaknya dari pesan yang disampaikan cukup tegas dan nyata kalau itu semacam bentuk kampanye Pilkada 2024.

Yang mau saya tanyakan, adakah aturan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 di rumah ibadah? Apa sanksi pelanggaran kampanye bila yang melakukan sama sekali tidak terafiliasi dengan tim sukses atau simpatisan pasangan calon tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Sanksi Jika Melakukan Kampanye Pilkada di Tempat Ibadah yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 26 Oktober 2016, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 6 November 2018.

KLINIK TERKAIT

Jika Anggota TNI/Polri Menjadi Calon Kepala Daerah

27 Agt, 2024

Bolehkah Calon Gubernur Berasal dari Daerah Lain?

04 Okt, 2016

Pernah Dipenjara Satu Tahun, Bolehkah Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah?

26 Sep, 2016

Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengawasan Dana Desa

23 Sep, 2016

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pemilihan Kepala Daerah

Pada dasarnya, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) diatur dalam PKPU 13/2024, Perppu 1/2014 dan perubahannya.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota.[1]

Kemudian, yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.[2]

Penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan umum (“KPU”), KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh KPU provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.[3]

Selanjutnya, Pilkada diselenggarakan melalui 2 tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.[4] Pelaksanaan kampanye termasuk pada tahapan penyelenggaraan Pilkada.[5]

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Kampanye pemilihan, atau dalam hal ini kampanye Pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.[6]

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye tersebut dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU sesuai daerah pemilihan. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU sesuai dengan daerah pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.[7]

Kemudian, kampanye dapat dilaksanakan melalui:[8]

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka dan dialog;
3. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
4. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. pemasangan alat peraga;
6. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang Dilarang dalam Kampanye

Dalam kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:[9]

1. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
2. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
3. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Selain itu, menurut Pasal 57 ayat (1) PKPU 13/2024 dan Pasal 69 UU 8/2015, dalam kampanye dilarang:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan/atau partai politik;
3. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
5. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
1. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
10. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
11. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, menggunakan tempat ibadah sebagai sarana melakukan kampanye merupakan hal yang dilarang, termasuk kegiatan di tempat ibadah yang bersangkutan.

Sanksi Jika Melanggar Aturan Kampanye

Sepanjang penelusuran kami, PKPU 13/2024 tidak mengatur sanksi jika kampanye dilakukan di tempat ibadah. Akan tetapi, Pasal 72 ayat (2) Perppu 1/2014 mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan larangan melakukan kampanye di tempat ibadah, dikenai sanksi:

1. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
2. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai apa sanksi bagi orang yang melakukan kampanye di tempat ibadah padahal bukan merupakan simpatisan dari pasangan calon, perlu kami tegaskan kembali bahwa kampanye dilakukan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU yang dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat. Tentunya, melakukan kampanye di tempat ibadah oleh siapa pun itu adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan PKPU 13/2024, Perppu 1/2014 dan perubahannya.

Sebagai informasi tambahan untuk Anda, dalam artikel Tokoh Parpol dan Agama Tolak Penyalahgunaan Agama dalam Kampanye, disebutkan bahwa masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif. Jika disalahgunakan dalam berkampanye, dikhawatirkan akan menyulut konflik yang besar. Karena itu, tokoh partai politik dan tokoh agama harus menyatukan langkah menyatakan sikap menolak penyalahgunaan agama dalam berkampanye.

Demikian jawaban dari kami terkait larangan kampanye Pilkada 2024 di tempat ibadah beserta sanksinya, semoga bermanfaat.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

---

[1] Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 8/2015”)

[3] Pasal 8 UU 8/2015

[4] Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015

[5] Pasal 5 ayat (3) huruf g UU 8/2015

[6] Pasal 1 angka 21 UU 8/2015

[7] Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”)

[8] Pasal 65 ayat (1) UU 10/2016

[9] Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota