Pidana
Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Bacaan 11 Menit

PERTANYAAN
Sebenarnya apakah menurut hukum aborsi itu diperbolehkan? Bagaimana dengan pandangan Islam?


Bacaan 11 Menit

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. dari PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 10 Juli 2020.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aborsi. Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan Abortus Provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.[1] Aborsi juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana keluarnya hasil kehamilan yaitu bayi dari kandungan sang ibu sebelum waktu yang seharusnya dalam kondisi meninggal dunia.[2]
Hukum aborsi di Indonesia dilihat dari sudut pandang KUHP adalah tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi.[3] Namun, UU Kesehatan memberikan ruang dan celah untuk dilakukannya aborsi dengan kondisi tertentu[4] yang akan kami jelaskan sebagai berikut.
Aborsi diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 UU Kesehatan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi.[5] Namun, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:
Kemudian, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.[6]
Pasal 76 UU Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
Lalu, berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan, orang yang sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selain UU Kesehatan, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[7] yakni pada tahun 2026, dapat dilihat pada pasal:
KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. | Pasal 463
|
Pasal 347
| Pasal 464
|
Pasal 348
| |
Pasal 349 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. | Pasal 465
|
Di berbagai literatur fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seseorang melakukan aborsi atau pengguguran kandungan sebagaimana diterangkan M. Ali Hasan dalam buku Masail Fiqhiyah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam (hal. 44).
Sementara itu, aborsi dalam bahasa Arab diartikan al-ijhad, yang merupakan bentuk masdar dari kata ajhada, yang artinya lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum tiba saatnya sebagaimana dijelaskan Mahjuddin dalam buku Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini (hal. 76).
Secara terminologi, mengutip Yurnalis Uddin (et.al) dalam buku Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi (hal. 131), ahli fikih memberikan definisi aborsi dengan redaksi berbeda, namun bermuara pada substansi yang sama.
Ibrahim al-Nakhai mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Senada dengan al-Nakhai adalah definisi Abdullah bin Ahmad yang menyatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan.
Demikian pula, menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Sedangkan bagi al-Gazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (mawjud al-hasil).
Definisi aborsi lebih detail terurai dalam tulisan Khoiruddin Nasution dalam artikel Pandangan Islam tentang Aborsi, dengan mengutip Grolier Family Encyclopedia (hal. 114):
...is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced. The latter is an act with ethical and legal ramifications.
Perbedaan tersebut dapat disimpulkan sebagaimana diterangkan Istibsjaroh dalam buku Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Islam (hal. 64 – 65) sebagai berikut:
Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) pada tahun 2005 mengeluarkan Fatwa MUI 4/2005 atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama.[8]
Selain itu, aborsi juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan hukumnya, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu.[9]
Dengan mendasarkan pada al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka MUI menyatakan:[10]
Menjawab pertanyaan Anda, dilihat dari sudut pandang KUHP, maka aborsi adalah tindak pidana. Namun, UU Kesehatan memberikan ruang untuk dilakukannya aborsi dengan kondisi tertentu. Kemudian, mengenai aborsi dalam islam, berdasarkan Fatwa MUI dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MUI sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh diharamkan, sebagaimana pendapatnya al-Gazali, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh dilarang sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Meskipun demikian, MUI memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat. Sementara aborsi akibat perzinaan, MUI secara mutlak mengharamkannya.
Baca juga: Disuruh Aborsi oleh Calon Mertua, Ini Hukumnya
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Bayu Anggara. Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 121.
[2] Bayu Anggara. Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 123.
[3] Bayu Anggara. Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 123.
[4] Bayu Anggara. Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 124.
[5] Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).
[6] Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan.
[7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[8] Diktum Menimbang angka 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi (“Fatwa MUI 4/2005”).
[9] Diktum Menimbang angka 2 Fatwa MUI 4/2005.
[10] Ketentuan Hukum Kedua Fatwa MUI 4/2005.