Adakah Batas Waktu Status Tersangka dalam KUHAP Baru?

PERTANYAAN

Berapa lama seseorang menyandang status sebagai tersangka? Dan apakah dapat dilakukan prapradilan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Tersangka? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2015.

KLINIK TERKAIT

Tersangka DPO Dilarang Ajukan Praperadilan, Apa Dasarnya?

23 Apr, 2025

Sahkah Perjanjian PT Jika Direksi Menjadi Tersangka?

04 Feb, 2025

Apakah Tersangka Berhak Mengetahui Hasil Visum et Repertum?

28 Jan, 2025

Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?

07 Mei, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Prosedur Penetapan Tersangka

Saat ini, hukum acara pidana diatur dalam UU 20/2025 tentang KUHAP bar yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 20/2025 bahwa dalam UU 20/2025 terdapat perubahan pengaturan mengenai upaya paksa. Perubahan ini memperluas ruang lingkup dan mekanisme upaya paksa dengan menambahkan penetapan tersangka dan pemblokiran.

Menurut Pasal 1 angka 31 UU 20/2025, penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti.

Sedangkan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti.[2]

Prosedur penetapan tersangka dalam KUHAP baru dapat ditemukan pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 UU 20/2025.

Pada dasarnya, penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti.[3] Berdasarkan hal tersebut, syarat penetapan tersangka adalah minimal 2 alat bukti.

Baca juga: Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru

Selain itu, syarat penetapan tersangka adalah wajib dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik dan diberitahukan kepada tersangka paling lama 1 hari sejak surat tersebut dikeluarkan, dengan memuat:[4]

1. identitas tersangka;
2. uraian singkat perkara; dan
3. hak tersangka.

Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik juga dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah.[5]

Masa Berlaku Status Tersangka

Mengenai berapa lama seseorang menyandang status tersangka, UU 20/2025 tidak menetapkan batas waktu penetapan tersangka atau status tersangka seseorang. Oleh karena itu, lamanya status tersangka pada dasarnya berkaitan dengan keberlangsungan proses perkara sampai perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan atau penyidik menghentikan penyidikan.

Dalam hal penyidikan telah selesai, maka penyidik menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkaranya kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik.[6]

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.[7] Pada tahap penuntutan status tersangka bukan lagi tersangka, melainkan sudah menjadi terdakwa.[8]

Kemudian, status tersangka juga bisa berakhir jika dilakukan penghentian penyidikan. Menurut Pasal 24 ayat (2) UU 20/2025, penghentian penyidikan dilakukan karena:

1. tidak terdapat cukup alat bukti;
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. penyidikan dihentikan demi hukum;
4. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama;
5. kedaluwarsa;
6. tersangka meninggal dunia;
7. ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan
8. tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;
9. tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta;[9] atau
10. tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta,[10] atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[11]

Praperadilan atas Penetapan Tersangka

Mengingat penetapan tersangka termasuk pada ruang lingkup upaya paksa. Maka sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf a UU 20/2025 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa.

Baca juga: Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya

Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.[12] Permohonan ini hanya dapat diajukan 1 kali untuk hal yang sama.[13]

Apabila permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dikabulkan, maka isi putusannya menetapkan bahwa penetapan tersangka tidak sah dan penyidik harus membebaskan tersangka.[14]

Selain menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, UU 20/2025 juga menjadikan penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai salah satu objek praperadilan.[15] Dengan demikian, apabila suatu perkara berlarut-larut tanpa alasan yang sah, terdapat dasar bagi dilakukannya kontrol melalui mekanisme praperadilan. Hal ini juga mengingat bahwa salah satu hak tersangka adalah segera menjalankan pemeriksaan.[16]

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, UU 20/2025 tidak menentukan batas waktu tertentu mengenai berapa lama seseorang dapat menyandang status tersangka. Status tersebut pada dasarnya berlangsung selama proses perkara masih berada pada tahap penyidikan, dan perkara belum berlanjut sampai tahap penuntutan atau penyidikan dihentikan. Namun, penetapan tersangka merupakan upaya paksa yang dapat diuji melalui praperadilan mengenai keabsahannya. Apabila permohonan praperadilan dikabulkan, maka status tersangka dinyatakan tidak sah dan penyidikan harus membebaskan tersangka.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Pasal 1 angka 28 UU 20/2025

[3] Pasal 90 ayat (1) UU 20/2025

[4] Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU 20/2025

[5] Pasal 91 UU 20/2025

[6] Pasal 61 ayat (1) UU 20/2025

[7] Pasal 61 ayat (4) UU 20/2025

[8] Lihat Pasal 1 angka 29 UU 20/2025

[9] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[10] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[11] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

[12] Pasal 160 ayat (1) UU 20/2025

[13] Pasal 160 ayat (3) UU 20/2025

[14] Pasal 163 ayat (3) huruf a UU 20/2025

[15] Pasal 158 huruf f UU 20/2025

[16] Pasal 142 huruf a UU 20/2025