Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Adakah Biaya untuk Memperoleh Putusan Pengadilan?

Adakah Biaya untuk Memperoleh Putusan Pengadilan?
Adakah Biaya untuk Memperoleh Putusan Pengadilan?

PERTANYAAN

Bagaimana prosedur informasi publik di lingkungan pengadilan, apakah kita harus membayar sejumlah uang kepada petugas pengadilan untuk meminta putusan? Berapa biaya panjar perceraian? Siapa yang berkewajiban membayar biaya perkara persidangan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Biaya yang Dikenakan untuk Mendapat Putusan Pengadilan? yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Maret 2012.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Putusan Pengadilan sebagai Informasi Publik

    Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikategorikan sebagai informasi publik yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.[1] Di dalam Butir I angka 5Lampiran I Keputusan MA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 diterangkan bahwa:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

    Selanjutnya, Butir II huruf A angka 2 Lampiran IKeputusan MA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan bahwa setiap orang berhak:

    1. melihat dan mengetahui informasi publik;
    2. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pengadilan guna memperoleh informasi publik;
    3. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
    4. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Adakah Biaya untuk Memperoleh Putusan Pengadilan?

    Oleh karena itu, pengadilan wajib memberikan akses atas putusan pengadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 52A UU 49/2009, bahwa:

    1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
    2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
    3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Lalu, apakah untuk mendapatkan putusan pengadilan dikenakan sejumlah biaya? Dalam hal ini, Butir IV huruf E angka 2Lampiran I Keputusan MA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan tentang biaya perolehan salinan informasi yaitu:

    1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma; dan

    2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda apakah harus membayar biaya ketika ingin mendapatkan putusan pengadilan, hal itu tergantung apakah putusan berbentuk informasi elektronik atau cetak yang harus digandakan dan dikirimkan melalui sarana berbayar. Jika berbentuk informasi elektronik, maka gratis. Untuk putusan dalam bentuk cetak maka dikenai biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

    Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda mengenai biaya perkara perceraian dan berapa biaya panjar perkara perceraian, maka hal itu tergantung pada pengadilan mana permohonan atau gugatan cerai itu diajukan. Anda membaca ulasan lengkapnya dalam artikel Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru.

    Kemudian, berkenaan dengan biaya perkara pidana, dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, tidak diatur besaran biaya yang harus dikeluarkan. Namun, Pasal 273 UU 20/2025 menyatakan bahwa:

    1. Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
    2. Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas, biaya perkara dibebankan kepada negara.
    3. Jika terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara.

    Artinya, siapa berkewajiban membayar biaya perkara persidangan pidana ditentukan pada putusan pengadilan, apakah memutus pidana atau bebas/lepas kepada terdakwa, kecuali jika terdapat permohonan pembebasan biaya perkara.

    Sepanjang penelusuran kami, terdapat ketentuan biaya perkara pidana yang merujuk pada Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang masih berlaku pada saat artikel ini dipublikasikan, menjelaskan bahwa:

    1. Biaya perkara minimal Rp500 dan maksimal Rp10 ribu;
    2. Dari biaya Rp10 ribu tersebut, pengadilan negeri dapat membebankan Rp7.500 dan bagi pengadilan tinggi Rp2.500.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjutdi sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
    3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
    4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
    6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

    [1] Lihat Butir IV huruf h angka 1 Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000