Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jabatan Profesor Tidak Tetap, Adakah? yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Juni 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa profesor merupakan jenjang jabatan akademik dosen tetap tertinggi yang terdiri dari, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.[1]
Definisi profesor dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 UU 14/2005, yaitu guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengejar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Sebutan guru besar atau profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.[2]
Dalam pengangkatannya, universitas, institut, dan sekolah tinggi mengangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Pengusulan untuk menjadi profesor dapat dilakukan terhadap dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat dan telah memenuhi persyaratan.[4]
Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi, profesor mempunyai kewenangan untuk membimbing calon doktor.[5] Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.[6]
Selain itu, terkait hak profesor, pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.[7]
Mengenai batas usia pensiunnya, Pasal 72 ayat (4) UU 12/2012, mengatur bahwa batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 tahun dan pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami memang pernah ada gelar yang disebut sebagai profesor tidak tetap. Gelar tersebut dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 2 Permendikbud 40/2012, yang berbunyi:
Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan direktur jenderal pendidikan tinggi.
Akan tetapi, pasca berlakunya Permendikbud 88/2013, ketentuan dalam Permendikbud 40/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam permendikbud 88/2013, pada hakikatnya pemberian gelar profesor kepada dosen tidak tetap masih dapat dilakukan, namun istilah gelar yang diberikan bukan profesor tidak tetap, melainkan hanya gelar profesor saja. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 88/2013, yang berbunyi:
Menteri dapat menetapkan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi luar biasa untuk diangkat dalam jabatan akademik profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari direktur jenderal pendidikan tinggi.
Paerlu diketahui, gelar profesor yang diberikan kepada dosen tidak tetap sebagaimana diatur pada ketentuan di atas berubah menjadi gelar profesor kehormatan setelah berlakunya Permendikbudristek 38/2021 dan Permendikbud 88/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[8]
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, apakah ada gelar prof hc? Jika hc yang Anda maksud adalah honoris causa, maka berdasarkan penjelasan di atas, karena saat ini sudah tidak ada gelar profesor tidak tetap, melainkan istilah tersebut saat ini dikenal dengan profesor kehormatan, maka jawabannya betul ada. Hal ini karena honoris causa (hc) sendiri merupakan istilah lain dari profesor kehormatan.
Lantas, apakah dosen tidak tetap bisa menjadi profesor?
Sepanjang penelusuran kami, saat ini aturan mengenai profesor kehormatan dapat merujuk pada Permendikbudristek 44/2024.
Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa dosen tidak tetap yang tidak pernah berstatus sebagai dosen tetap tidak memiliki jabatan akademik.[9] Dosen tidak tetap dapat memiliki jabatan akademik jika sebelumnya pernah berstatus sebagai dosen tetap.[10]
Apakah dosen tidak tetap bisa menjadi profesor? Perlu diketahui bahwa selain dosen tetap atau pernah menjadi dosen tetap tidak dimungkinkan untuk memiliki jabatan akademik, yang mana salah satunya profesor sebagai jabatan akademik tertinggi.
Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa selain dosen tetap atau pernah menjadi dosen tetap bisa diangkat menjadi profesor kehormatan oleh menteri atas usul perguruan tinggi.[11] Usulan pengangkatan profesor kehormatan oleh perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan untuk melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor dan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri.[12] Meskipun begitu, dalam suatu perguruan tinggi, hanya terdapat 1 profesor kehormatan untuk setiap rumpun ilmu.[13]
Persyaratan perguruan tinggi yang dapat melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor dapat ditemukan pada Pasal 34 ayat (1) Permendikbudristek 44/2024, sebagai berikut:
- memiliki profesor pada rumpun ilmu bidang studi dosen yang menjadi calon profesor;
- memiliki prosedur internal untuk promosi dosen yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi; dan
- membentuk tim promosi dosen.
Selanjutnya, seseorang yang ingin diusulkan dan diangkat menjadi profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[14]
- kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan, spesialis, atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 pada kerangka nasional Indonesia;
- kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan luar biasa; dan
- pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.
Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda tentang apa itu profesor honoris causa? Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan profesor kehormatan adalah profesor yang bukan merupakan jabatan yang bukan termasuk jabatan akademik, yang pengangkatannya dilakukan oleh menteri dengan usulan dari perguruan tinggi dengan memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, dosen tidak tetap yang tidak memiliki jabatan akademik dapat diangkat menjadi profesor kehormatan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Lantas, apa perbedaan antara profesor tetap dan profesor tidak tetap? Menjawab persoalan ini, jika yang Anda maksud dengan profesor tidak tetap adalah profesor kehormatan, maka perbedaannya dengan profesor tetap adalah profesor tetap merupakan jabatan akademik, sedangkan profesor kehormatan bukan termasuk jabatan akademik.
Selain itu, mengenai masa jabatannya, profesor kehormatan memiliki masa jabatan paling lama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang.[15] Di sisi lain, batas usia tertinggi profesor kehormatan adalah 70 tahun sama dengan batas usia pensiun profesor.[16]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karies, dan Penghasilan Dosen.
[3] Pasal 23 ayat (1) UU 20/2003
[5] Pasal 49 ayat (1) UU 14/2005
[6] Pasal 49 ayat (2) UU 14/2005
[7] Pasal 56 ayat (1) UU 14/2005
[10] Pasal 4 ayat (1) Permendikbudristek 44/2024
[11] Pasal 41 ayat (1) Permendikbudristek 44/2024
[12] Pasal 41 ayat (3) dan (4) Permendikbudristek 44/2024
[13] Pasal 41 ayat (5) Permendikbudristek 44/2024
[14] Pasal 42 ayat (1) Permendikbudristek 44/2024
[15] Pasal 41 ayat (6) Permendikbudristek 44/2024
[16] Pasal 41 ayat (7) Permendikbudristek 44/2024