Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Perpres 49/2021, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, kecuali bidang usaha:[1]
- yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau
- untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
Adapun, kegiatan usaha yang terbuka untuk penanaman modal terdiri atas:[2]
- bidang usaha prioritas;
- bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
- bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- bidang usaha yang tidak termasuk dalam kategori huruf a, b, c, dan dapat diusahakan oleh semua penanam modal.
Berkenaan dengan pembatasan penanaman modal asing (“PMA”) sebagaimana ditanyakan, maka hal tersebut berkenaan dengan daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang diatur di dalam Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021.
Baca juga: Aturan Pendirian PT PMA dan Prosedurnya
Menurut Pasal 6 ayat (1) Perpres 49/2021, bidang usaha dengan persyaratan tertentu merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal, termasuk koperasi dan UMKM, sepanjang memenuhi persyaratan berikut:
- persyaratan penanaman modal untuk penanaman modal dalam negeri;
- persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
- persyaratan penanaman modal dengan perizinan khusus; atau
- persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Baca juga: Praktik Foreign Direct Investment di Indonesia
Merujuk Lampiran Peraturan BPS 7/2025 (hal. 121), KBLI 21012 – Industri Produk Farmasi untuk Manusia, merupakan kelompok usaha yang mencakup pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, obat kuasi yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal; produksi radiofarmaka; dan produksi farmasi bioteknologi.
Kemudian, berdasarkan Lampiran III Perpres 49/2021[3] KBLI 21012 yang mencakup bidang usaha industri produk farmasi untuk manusia, tidak termasuk jenis usaha dengan pembatasan kepemilikan modal asing.
Sehingga, mendasarkan pada ketentuan bahwa “semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal kecuali yang tertutup atau yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” serta tidak ada pembatasan kepemilikan modal asing pada KBLI 21012, maka dapat dilakukan investasi asing sebesar 100%.
Meskipun demikian, patut diperhatikan bahwa badan usaha yang dikategorikan PMA merupakan usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum nilai investasi, kecuali ditentukan lain.[4]
Adapun, ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA adalah total investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek.[5] Kecuali, jika industri yang dimaksud menghasilkan jenis/ragam produk dalam 1 lini produksi lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan.[6]
Selain syarat nilai minimum investasi, bagi PMA yang berbentuk perseroan terbatas (“PT”) juga berlaku ketentuan minimum bermodalan yaitu minimal modal ditempatkan/disetor sebesar Rp2,5 miliar per PT, kecuali ditentukan lain.[7]
Baca juga: Modal Dasar PT PMA
Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission);
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Referensi:
KBLI 21012, yang diakses pada 02 Maret 2026, pukul 15.00 WIB.
[2] Pasal 3 Perpres 10/2021
[3] Lihat Pasal 6 ayat (2) Perpres 49/2021
[5] Pasal 26 ayat (2) Permeninveshil/BKPM 5/2025
[6] Pasal 26 ayat (3) huruf d Permeninveshil/BKPM 5/2025
[7] Pasal 26 ayat (9) dan (10) Permeninveshil/BKPM 5/2025