Terima kasih atas pertanyaan Anda.
ASEAN Free Trade Area (“AFTA”) adalah bentuk kerja sama perdagangan dan ekonomi di wilayah Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”). Kerja sama ini berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang, dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Dalam arti lain, AFTA adalah bentuk kerja sama perdagangan di wilayah negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota, melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu (misalnya pertanian).[1]
Adapun AFTA didirikan pada bulan Januari tahun 1992, untuk menghilangkan hambatan tarif di antara negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan untuk mengintegrasikan perekonomian ASEAN.[2] AFTA ditandatangani secara resmi pada KTT ASEAN Singapura pada bulan Januari tahun 1992, di mana lingkungan perdagangan global sedang bergerak menuju liberalisasi perdagangan multilateral pada saat itu.[3]
Menjawab pertanyaan pertama Anda tentang pengaturan persaingan usaha, berdasarkan penjelasan sebelumnya, AFTA merupakan suatu upaya ASEAN untuk bekerja sama dalam memudahkan transaksi negara-negara ASEAN. AFTA selanjutnya diatur dalam The Agreement on Common Effective Preferential Tariff (“CEPT”), yang merupakan perjanjian yang berfungsi sebagai skema regulasi pelaksanaan AFTA dalam pembatasan tarif, bahwa tarif produk-produk pasar tidak boleh lebih dari 5%.[4]
Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan persaingan usaha yang dijelaskan berdasarkan Pasal 5 paragraf c CEPT yang mengatur tentang other areas of cooperation:
Member States shall explore further measures on border and non- border areas of cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade. These may include, among others, the harmonisation of standards, reciprocal recognition of tests and certification of products, removal of barriers to foreign investment, macroeconomic consultations, rules for fair competition, and promotion of venture capital.
Berdasarkan ketentuan di atas, negara-negara perlu mengakomodasi pasaran produk-produk ekonomi yang terdiri dari harmonisasi standar dan persaingan usaha yang adil. Walaupun demikian, CEPT tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengaturan persaingan usaha.
Baca juga: Aturan Persaingan Usaha di ASEAN
Menjawab pertanyaan kedua Anda, pada dasarnya, European Union (“EU”) atau Uni Eropa merupakan suatu organisasi supranational yang mencakup berbagai anggota dari negara-negara di Eropa yang menganut prinsip union rule atau union law. Berdasarkan European Union Commission, prinsip tersebut berarti:[5]
“…every action taken by the EU is founded on treaties that have been approved voluntarily and democratically by all EU member countries. EU laws help to achieve the objectives of the EU treaties and put EU policies into practice.”
Artinya, seluruh keputusan perjanjian internasional dilakukan oleh Uni Eropa yang telah disetujui secara demokratis oleh anggota-anggota Uni Eropa. Prinsip union rule atau union law berlaku untuk mencapai tujuan traktat Uni Eropa dan untuk mengimplementasikan hukum tersebut.
Adapun persaingan usaha termasuk dalam perjanjian yang disetujui dan diimplementasikan oleh Uni Eropa berdasarkan Treaty on the Functioning European Union (“TFEU”). Secara singkat, poin-poin penting dalam TFEU adalah:[6]
- Comprehensive ban on anti-competitive agreements (Article 101 TFEU);
- Prohibition of abuse of a dominant position (Article 102 TFEU);
- Merger control;
- Prohibition of State aid for distortion of competition (Article 107 TFEU);
- Public services of general economic interest.
Berdasarkan penjelasan di atas, Uni Eropa memiliki union rule terkait larangan persaingan usaha tidak sehat, larangan penyalahgunaan posisi dominan, pengendalian merger, larangan bantuan negara dalam penyimpangan persaingan usaha, dan layanan publik untuk kepentingan ekonomi dalam suatu negara.
Secara kontras, menurut hemat kami, AFTA memiliki tantangan dalam pengharmonisasian hukum. Hal ini karena perbedaan substansi hukum yang signifikan antara negara anggota ASEAN ditentukan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi pembentukan undang-undang tentang persaingan usaha pada masa penyusunannya, termasuk sejarahnya. Beberapa negara mengadopsi hukum dan kebijakan tersebut secara sukarela, dan beberapa negara lainnya mengadopsi hukum dan kebijakan tersebut karena tujuan tertentu, seperti reformasi hukum, mengakhiri krisis ekonomi, dan komitmen terhadap konsensus perdagangan bebas.[7] Namun, belum adanya suatu kesepakatan terhadap kebijakan persaingan usaha regional ASEAN, menjadikan pelaksanaan kegiatan persaingan usaha diserahkan kepada negara anggota untuk dilakukan sesuai dengan kebijakan persaingan usaha nasional.
Masih berkaitan dengan pertanyaan kedua Anda, sebagai informasi, berdasarkan Annex II Comparative Table on Competition Law Frameworks in ASEAN, hukum-hukum nasional yang berlaku di beberapa negara ASEAN adalah sebagai berikut:
Lantas, bagaimana penegakan hukum Indonesia jika terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat?
Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
Definisi pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU 5/1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Adapun berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU 5/1999, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 5/1999.
Menjawab pertanyaan ketiga Anda, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dan 17 UU 5/1999 diancam pidana denda minimal Rp25 milyar dan maksimal Rp100 milyar, atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU 5/1999.
Baca juga: Larangan Praktik Monopoli Lengkap dengan Sanksinya
Menjawab pertanyaan keempat Anda, sepanjang penelusuran kami, hingga saat ini belum ada perkembangan terkait harmonisasi hukum dalam AFTA. Dikarenakan urgensi utama AFTA adalah realisasi pengenaan tarif 0-5%, dengan melakukan harmonisasi regulasi di bidang kepabeanan dan penghapusan bentuk-bentuk Non-Tariff Barriers (“NTBs”) lainnya.[8] Belum adanya kesepakatan terhadap harmonisasi hukum persaingan usaha ASEAN juga menjadi alasan belum terlaksananya harmonisasi hukum persaingan usaha. Dengan demikian, peraturan persaingan usaha tetap diatur berdasarkan hukum masing-masing negara anggota ASEAN.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
- Hanif Nur Widhiyanti. The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2020;
- Iwan Setiaji Anugrah. ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 1, 2003;
- Narongchai Akrasanee. ASEAN Free Trade Agreement: A Major Milestone in the 50 Years of ASEAN. The ASEAN Journey: Reflections of ASEAN Leaders and Officials, Vol. 1;
- South East Asia: A Free Trade Area. ASEAN Secretariat, 2002;
- Comparative Table on Competition Law Frameworks in ASEAN;
- The Agreement on Common Effective Preferential Tariff;
- Treaty on the Functioning European Union;
- Competition Policy. Fact Sheets on the European Union, European Parliament, yang diakses pada 10 Juni 2025, pukul 13.40 WIB;
- Founding Agreements, yang diakses pada 10 Juni 2025, pukul 13.00 WIB;
- Types of EU Law, yang diakses pada 10 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.
[1] Iwan Setiaji Anugrah. ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 1, 2003, hal. 1.
[3] Narongchai Akrasanee. ASEAN Free Trade Agreement: A Major Milestone in the 50 Years of ASEAN. The ASEAN Journey: Reflections of ASEAN Leaders and Officials, Vol. 1, hal. 152.
[6] Competition Policy. Fact Sheets on the European Union, European Parliament, yang diakses pada 10 Juni 2025, pukul 13.40 WIB.
[7] Hanif Nur Widhiyanti. The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 47.
[8] Hanif Nur Widhiyanti. The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 65.