Advokat Alih Profesi Jadi Notaris, Ini Syarat Utamanya

PERTANYAAN

Saya saat ini memegang lisensi advokat dari salah satu organisasi profesi advokat di Indonesia. Namun, saya merasa kurang cocok dengan profesi ini dan ingin beralih ke profesi lain yaitu notaris. Karena notaris tidak boleh rangkap jawaban menjadi advokat juga, apakah saya harus mengundurkan diri dengan mengirimkan surat ke organisasi profesi advokat? Mohon dijelaskan apa saja syarat agar saya tidak lagi berstatus sebagai advokat. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Notaris Dilarang Rangkap Jabatan Menjadi Advokat

Berkenaan dengan seorang advokat yang ingin beralih status menjadi notaris, maka kami akan merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf g UU 2/2014 yang menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris salah satunya adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Dengan demikian, tegas diatur bahwa seorang notaris dilarang merangkap jabatan menjadi seorang advokat. Sehingga, jika seorang advokat akan beralih profesi menjadi notaris, harus mengundurkan diri terlebih dahulu melalui organisasi advokat.

Prosedur Pengunduran Diri Seorang Advokat

Namun demikian, dalam UU Advokat tidak diatur secara spesifik mengenai syarat-syarat pengunduran diri advokat. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Advokat hanya menegaskan bahwa salah satu alasan advokat berhenti dari profesinya adalah atas permohonan sendiri.

Syarat dan prosedur pengunduran diri advokat tersebut diatur oleh masing-masing organisasi advokat.

Berikut adalah langkah-langkah dan syarat umum yang perlu Anda penuhi untuk mengundurkan diri dari organisasi advokat. Namun, perlu dicatat bahwa setiap organisasi advokat dapat saja memiliki syarat yang berbeda.

1. Mengajukan Permohonan Tertulis (Permohonan Sendiri)

Anda perlu membuat surat permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada ketua organisasi advokat yang menaungi Anda. Dapat pula melalui pengurus cabang di wilayah Anda. Surat ini merupakan realisasi dari "permohonan sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Advokat.

2. Persetujuan dan Keputusan dari Organisasi Advokat

Permohonan Anda akan diproses oleh pengurus organisasi advokat, sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Advokat bahwa advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Artinya, permohonan Anda memerlukan persetujuan dan keputusan resmi dari organisasi advokat. Setelah disetujui, organisasi advokat akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

3. Penyampaian Keputusan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Advokat, salinan surat keputusan pemberhentian tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Ini untuk memastikan semua institusi hukum mengetahui perubahan status Anda.

4. Mengembalikan Kartu Advokat

Anda diwajibkan untuk mengembalikan Kartu Anggota Advokat (KTA) sebagai tanda bukti penyerahan kembali kewenangan.

5. Penghapusan dari Daftar Advokat dan Akibat Hukum

Nama Anda akan dihapus dari daftar advokat. Dalam Pasal 10 ayat (2) UU Advokat ditegaskan bahwa advokat yang diberhentikan tidak berhak menjalankan profesi advokat. Dengan demikian, secara hukum Anda tidak lagi memiliki hak, kewajiban, maupun legitimasi untuk beracara di pengadilan sebagai advokat.

Dengan demikian, peralihan profesi dari advokat ke notaris hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi mengundurkan diri dan diberhentikan dari profesi advokat melalui organisasi advokat. Setelah proses tersebut selesai dan Anda dinyatakan tidak lagi sebagai advokat, Anda baru dapat memenuhi salah satu syarat utama untuk diangkat menjadi notaris.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.