Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Akibat Hukum PT yang Didirikan oleh Suami Istri dengan Harta Bersama

Akibat Hukum PT yang Didirikan oleh Suami Istri dengan Harta Bersama

PERTANYAAN

Bagaimana status suatu perseroan terbatas (yang pendiriannya sesuai UU No. 4/2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasang suami istri yang tidak pisah harta, apakah pendirian PT tersebut sah dan bagaimana bila dikaitkan dengan persyaratan pendirian PT minimal oleh 2 orang?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel berjudul Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) yang dibuat pertama kali oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Juli 2005.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Bisakah Suami Istri dengan Harta Bersama Mendirikan PT?

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai bisakah suami istri yang tidak melakukan perjanjian pisah harta mendirikan perseroan terbatas (“PT”), pada prinsipnya suami istri tidak dapat mendirikan PT di antara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selain itu, kepentingan mereka berdua terlihat dari adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau istri masing-masing.[2] Dengan melihat kepentingan mereka sebagai suami istri seperti yang diuraikan sebelumnya, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah "satu pihak", terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan.

    Baca juga: Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin

    Oleh karena itu, pendirian PT oleh suami istri dengan harta bersama pada dasarnya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 108 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT, yang mengatur bahwa PT didirikan oleh minimal dua orang atau lebih. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip dalam UU PT bahwa sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.

    Berdasarkan ketentuan di atas, kami berpendapat bahwa PT haruslah didirikan oleh dua pihak yang merupakan entitas hukum terpisah. Sebagai badan hukum yang berbasis pada prinsip persekutuan modal, PT mengharuskan adanya kontribusi modal dari lebih dari satu subjek hukum. Namun, dalam kasus Anda, suami istri yang tidak memiliki perjanjian pisah harta secara hukum dianggap sebagai satu kesatuan subjek hukum,[3] sehingga kepemilikan modal yang berasal dari harta bersama tidak dapat memenuhi prinsip persekutuan modal sebagaimana disyaratkan dalam pendirian PT.

    Apabila PT tetap beroperasi dalam kondisi demikian, pemegang saham (suami istri) dapat kehilangan perlindungan terkait tanggung jawab terbatas. Akibatnya, mereka berisiko bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT serta berisiko untuk dibubarkan atas putusan pengadilan negeri atas permintaan pihak yang berkepentingan.[4]

    Langkah Hukum Agar Suami Istri dapat Mendirikan PT

    Untuk mengatasi permasalahan hukum ini, pasangan suami istri dapat mengambil langkah-langkah berikut:

    1. Membuat perjanjian pisah harta

    Meskipun telah melangsungkan perkawinan, pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan terkait dengan pisah harta.[5] Dengan membuat perjanjian pisah harta, suami istri dapat memiliki harta terpisah dan berwenang melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi pendiri dan pemegang saham yang terpisah dalam PT karena memenuhi syarat minimal 2 orang pendiri.

    1. Melibatkan pihak ketiga sebagai pemegang saham

    Dengan melibatkan pihak ketiga, syarat minimal 2 orang pendiri dapat terpenuhi. Suami atau istri dapat menjadi pendiri bersama dengan pihak ketiga tersebut, sehingga memenuhi ketentuan pendirian PT yang mensyaratkan adanya minimal dua pendiri.

    1. Mengubah bentuk badan usaha menjadi PT perorangan

    PT biasa yang masih berdiri dapat membubarkan diri terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU PT. Kemudian, salah satu dari pasangan suami istri dapat mendirikan PT perorangan dengan ketentuan bahwa PT tersebut memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK).[6] Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

    Referensi:

    Pertiwiningsih dan Rikardo Simarmata. Status Keluarga sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama. Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021.

    [1] Pasal 1 jo.Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [2] Pasal 35 UU Perkawinan

    [3] Pertiwiningsih dan Rikardo Simarmata. Status Keluarga sebagai Subyek Hukum dalam Pengurusan Harta Bersama. Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021, hal. 191

    [4] Pasal 109 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

    [5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hal. 156

    [6] Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000