Bisnis
Apa Arti Sistem Perwakilan Kolegial?
Bacaan 13 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud dengan sistem perwakilan direktur secara kolegial? Apakah seorang direktur bisa mewakili direktur lain? Bagaimana pengaturannya?


Bacaan 13 Menit

Apa yang dimaksud dengan sistem perwakilan direktur secara kolegial? Apakah seorang direktur bisa mewakili direktur lain? Bagaimana pengaturannya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Sistem Perwakilan Kolegial yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 03 Januari 2018.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut definisinya, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[1]
Baca juga: Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas.
Pada dasarnya, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.[2] Lebih lanjut, kewenangan setiap direksi mewakili perseroan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 98 UU PT sebagai berikut.
Perlu dicatat, anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:[3]
Berkaitan dengan hal tersebut, apabila terdapat keadaan yang membuat anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan, maka yang berhak mewakili perseroan adalah:[4]
Sistem Perwakilan Kolegial
Perlu diketahui sebelumnya, dalam hal kewenangan direksi mewakili perseroan, ketentuan UU PT menganut sistem perwakilan kolegial. Artinya, setiap anggota direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseoran meskipun secara internal terdapat pembagian tugas antara anggota direksi. Namun, pembagian tugas tersebut sejatinya tidak berlaku mengikat secara ektern kepada pihak ketiga.[5]
Mengenai sistem perwakilan kolegial tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU PT yang berbunyi:
Undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu.
Hal serupa juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 392) bahwa sistem perwakilan kolegial diatur pada Pasal 98 ayat (2) UU PT yang menegaskan, jika anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah “setiap” anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (“AD”). Dalam hal ini, AD dapat menentukan bahwa yang berwenang dan memiliki kapasitas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan hanya direktur utama atau direktur utama bersama-sama dengan salah seorang anggota direksi lain.
Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa praktik peradilan telah membenarkan penerapan sistem kolegial yang memberi hak dan wewenang kepada setiap anggota direksi bertindak mewakili perseroan. Sebagai contoh, kasus demikian dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2332K/Pdt/1985. Menurut putusan ini, anggota direksi atau direktur suatu perseroan dapat bertindak langsung mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan, serta untuk itu tidak perlu lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus dari presiden direktur dan para pemegang saham. Sebab perseroan sebagai badan hukum dapat langsung diwakili oleh setiap anggota direksi atau direktur.[6]
Berdasarkan putusan tersebut, apabila seorang anggota direksi perseroan berfungsi sebagai pengurus untuk melaksanakan pengurusan sehari-hari, maka ia berhak dan berwenang mewakili perseroan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan tanpa memerlukan surat kuasa dari direktur utama maupun dari RUPS.[7]
Oleh karena itu, menurut hemat kami, seorang direksi dapat saja mewakili direksi lain selama ditentukan demikian menurut AD.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 92 ayat (2) UU PT
[3] Pasal 99 ayat (1) UU PT
[4] Pasal 99 ayat (2) UU PT
[5] Abdul Rokhim. Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas. Jurnal Yurispruden. Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 12-13
[6] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 393
[7] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 393-394