Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Apa itu Doktrin Alter Ego dan Penerapannya

Apa itu Doktrin Alter Ego dan Penerapannya

PERTANYAAN

Apa itu doktrin alter ego? Bagaimana ahli hukum Indonesia mengartikan dan menerapkan doktrin alter ego?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Prinsip Limited Liability

    Pada dasarnya, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, doktrin alter ego dapat ditemukan dalam UU PT dan perubahannya. Namun, sebelum lebih jauh membahas doktrin alter ego, perlu diketahui dahulu mengenai prinsip limited liability.

    Prinsip limited liability memiliki arti bahwa para pemegang saham perseroan hanya memiliki tanggung jawab sejumlah nominal saham yang dipunyainya pada perseroan dimana ia memiliki saham,[1] sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT sebagai berikut:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

    Ketentuan dalam ayat tersebut mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[2]

    Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 74), pasal di atas membatasi tanggung jawab pemegang saham dengan acuan:

    1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan.
    2. Risiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasi atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan.
    3. Dengan demikian, prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

    Baca juga: Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam Debt Restructuring

    Apa itu Doktrin Alter ego?

    Walaupun UU PT menganut prinsip limited liability sebagaimana dijelaskan di atas. Prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, terdapat ketentuan pengecualiannya yang dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (2) UU PT, yang berbunyi:

    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

    1. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
    2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
    3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
    4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

    Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1). Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

    Ketentuan di atas menerangkan bahwa atas alasan-alasan tertentu pemegang saham menjadi hilang imunitasnya. Secara teoretis, ketentuan tersebut menerapkan doktrin piercing the corporate veil dan alter ego.[3]

    Mengutip pendapat Afif Juniar dalam jurnal yang berjudul Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (hal. 123), doktrin alter ego merupakan doktrin yang menjelaskan bahwa jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham, yaitu untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ketiga.

    Jika terdapat keadaan demikian, maka perseroan dikatakan hanya sebagai alat (alter ego atau agent), dan yang bertanggung jawab atas tindakan perseroan yang merupakan alter ego pemegang saham tersebut adalah pemegang saham. Hal ini berarti prinsip limited liability menjadi hapus dan tidak berlaku lagi dihadapan hukum.[4]

    Singkatnya, doktrin alter ego dapat diartikan bahwa perusahaan dalam hal ini hanya merupakan “instrumen” belaka untuk mencari keuntungan pribadi pemegang saham. Atas dasar hal tersebut, prinsip separate entity serta prinsip limited liability tidak berlaku dan pertanggungjawaban atas tindakan perusahaan dapat ditanggung oleh pemegang saham. Hilangnya prinsip separate entity serta prinsip limited liability merupakan konsekuensi diterapkan doktrin piercing the corporate veil.[5]

    Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Akibat Alter ego

    Lebih lanjut, menurut Sefriani dalam jurnal Status Hukum Aset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional, adanya alter ego ini menjustifikasi untuk diterapkannya doktrin piercing the corporate veil. Penerapan doktrin piercing the corporate veil ini akan menghapuskan prinsip limited liability pemegang saham sebagaimana yang seharusnya berlaku untuk separate entity.[6]

    Senada dengan Sefriani, Munir Fuady dalam bukunya Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (hal. 20-21) menerangkan bahwa doktrin Piercing the Corporate Veil layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi dari peran pemegang saham yang sepantasnya.

    Adapun doktrin piercing the corporate veil dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.[7]

    Walaupun adanya alter ego dapat berakibat diterapkannya doktrin piercing the corporate veil, akan tetapi diterapkannya doktrin tersebut tidak otomatis. M. Yahya Harahap dalam buku yang sama menerangkan bahwa adanya alter ego saja tidak cukup untuk menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yakni harus dapat dibuktikan adanya unsur iktikad buruk atau penggunaan dominasi tidak wajar atas perseroan. Iktikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi apabila terdapat indikasi berikut:[8]

    1. menipu kreditor;
    2. kapital tipis;
    3. perampokan;
    4. mengakali peraturan perundang-undangan;
    5. menghindari kewajiban yang ada.

    Baca juga: Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan

    Selanjutnya, tolak ukur yang harus dilihat untuk bisa diterapkannya doktrin piercing the corporate veil terkait adanya alter ego adalah apabila dominasi pemegang saham diikuti penyalahgunaan bentuk perusahaan seperti melakukan penipuan, kegiatan ilegal atau hal-hal yang mengakibatkan ketidakadilan.[9]

    Jadi, penerapan doktrin piercing the corporate veil akibat adanya alter ego tidak dapat diterapkan secara langsung dan sembarang, melainkan perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur iktikad buruk atau penggunaan dominasi tidak wajar atas perseroan terlebih dahulu, atau dominasi pemegang saham diikuti penyalahgunaan bentuk perusahaan.

    Baca juga: Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Referensi:

    1. Afif Juniar. Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 02, 2021;
    2. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
    3. Maria Wulan Sistiya Astari dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia. Actad Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 7, No. 3, 2022;
    4. Munir Fuady. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014;
    5. Sefriani. Status Hukum Aset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012.

    [1] Maria Wulan Sistiya Astari dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia. Actad Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 7, No. 3, 2022, hal. 466.

    [3] Afif Juniar. Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 02, 2021, hal. 122.

    [4] Afif Juniar. Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 02, 2021, hal. 123.

    [5] Munir Fuady. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 21.

    [6] Sefriani. Status Hukum Aset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012, hal. 522-523.

    [7] Munir Fuady. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 7.

    [8] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 79 -80.

    [9] Sefriani. Status Hukum Aset Perusahaan Negara dalam Hukum Internasional. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012, hal. 523.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000