Kenegaraan
Apa itu Proliferation Security Initiative?
Bacaan 11 Menit

PERTANYAAN
Apa itu tindakan Proliferation Security Initiative (PSI)? Bagaimana pengaturan tindakan PSI sebagai perlindungan hak lintas damai di Indonesia?


Bacaan 11 Menit

Apa itu tindakan Proliferation Security Initiative (PSI)? Bagaimana pengaturan tindakan PSI sebagai perlindungan hak lintas damai di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, Proliferation Security Initiative (“PSI”) yang Anda tanyakan merupakan gagasan yang diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat (Bush) pada tanggal 31 Mei 2003 di Krakow Polandia. PSI beranggotakan 106 negara antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk mencegah meluasnya senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction). Negara yang bergabung dalam PSI berkomitmen terhadap prinsip larangan yang bertujuan untuk mencegah perdagangan gelap senjata pemusnah massal ke dan dari berbagai negara ataupun aktor non negara yang menjadi perhatian proliferasi.[1]
Lebih lanjut, pernyataan prinsip larangan tersebut memuat antara lain:[2]
Singkatnya, PSI dapat dikatakan sebagai usaha global untuk menghentikan pengiriman senjata pemusnah massal berikut sistem pengiriman dan bahan-bahan yang terkait dari negara maupun pihak lainnya yang terlibat. Strategi ini ditujukan untuk menghentikan peningkatan senjata pemusnah massal dengan mengidentifikasi interdiksi atau pencegatan sebagai area memperluas fokus pengawasan.[3]
Sebagai informasi, implementasi PSI juga mengundang perdebatan. Misalnya saja, pada Informal Consultative Process (ICP) yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) pada tahun 2005. Pada pertemuan tersebut, PSI dikaitkan dengan keamanan maritim. Perdebatan mulai terjadi karena adanya otoritas dari PSI untuk melakukan tindakan sepihak dengan pencegatan (interdiction) terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan oleh kelompok teroris internasional. Yang mana, dalam pertemuan tersebut akhirnya ditegaskan bahwa negara-negara harus bertindak ketat sesuai hukum laut internasional dan menghindari segala bentuk penerapan kebijakan unilateral yang bertentangan dengan UNCLOS.[4]
Lantas, bagaimana pengaturan tindakan PSI sebagai perlindungan hak lintas damai di Indonesia?
Perlu diketahui bahwa berdasarkan Endorsing States List, Indonesia hingga saat ini tidak bergabung menjadi anggota PSI.
Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU 17/1985, yang artinya Indonesia tunduk pada ketentuan dalam UNCLOS. Berkenaan dengan pertanyaan Anda, aturan hak lintas damai dimuat dalam Pasal 17 UNCLOS 1982 berbunyi sebagai berikut:
Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea.
Pasal tersebut pada intinya memberi hak kepada semua negara pantai atau tidak berpantai untuk menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial.[5]
Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (1) UNCLOS 1982 diterangkan mengenai pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial, yang pada intinya untuk kepentingan melintasi laut tanpa memasuki pedalaman atau singgah di tempat berlabuh, di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di laut perairan pedalaman; atau berlalu ke/dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh, di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan.[6]
Melalui pengaturan tersebut, hak lintas damai dapat dikatakan sebagai hak Istimewa yang dimiliki semua kapal yang terdaftar sebagai anggota International Maritime Organization (“IMO”) dan menyangkut kepentingan banyak negara, sehingga perlu dihindarkan dari masalah-masalah yang dapat timbul akibat aturan setiap negara yang berbeda-beda. Maka dari itu, untuk melancarkan kepentingan setiap negara khususnya dalam perlintasan pelayaran, PBB mengeluarkan aturan terkait hak lintas damai.[7]
Namun demikian, Pasal 19 ayat UNCLOS 1982 menekankan bahwa dalam hak lintas damai dilarang merugikan kedamaian, ketertiban atau negara pantai. Pasal ini melarang beberapa aktivitas sebagai berikut:
Kemudian, salah satu pasal dalam UNCLOS yang mengatur mengenai pengangkutan nuklir sebagai salah satu bahan senjata pemusnah massal yaitu Pasal 23 UNCLOS 1982 menerangkan sebagai berikut:
Foreign nuclear-powered ships and ships carrying nuclear or other inherently dangerous or noxious substances shall, when exercising the right of innocent passage through the territorial sea, carry documents and observe special precautionary measures established for such ships by international agreements.
Pasal di atas pada intinya mengatur mengenai kapal asing yang bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau barang lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, jika akan berlayar di perairan teritorial negara internasional harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal.[8]
Di Indonesia, ketentuan mengenai hak lintas damai diatur lebih lanjut dalam PP 36/2002. Berkenaan dengan PSI, Pasal 11 ayat (1) PP 36/2002 mengatur bahwa kapal yang memuat bahan nuklir dalam melaksanakan lintas damai hanya untuk melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lainnya dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melalui perairan Indonesia wajib menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional. Misalnya, untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.[9]
Kemudian, Pasal 4 ayat (1) PP 36/2002 mengatur bahwa dalam melaksanakan lintas damai, kapal asing tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
Lebih lanjut, disarikan dari artikel RI Masih Belum Mau Bergabung Dengan PSI yang kami akses dari laman Kementerian Sekretariat Negara diterangkan bahwa Indonesia masih sulit menerima PSI karena program tersebut menyangkut berbagai aspek hukum internasional yang memiliki aturan tersendiri misalnya terkait isu pelucutan senjata, hukum laut, dan lain-lain. PSI juga akan mempersulit Indonesia melaksanakan kewajiban hukum internasional. Contohnya saja, Pasal 23 UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa kapal nuklir dan kapal bermuatan barang nuklir diperbolehkan melakukan pelayaran. Yang mana, dalam inisiasi PSI sebagaimana telah dijelaskan di atas, kapal yang membawa bahan atau material nuklir dapat saja dicegat secara sepihak sehingga menurut hemat kami hal ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 UNCLOS tersebut.
Dengan demikian, menurut hemat kami, PSI memiliki beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan hak lintas damai yang wajib dipatuhi oleh negara-negara, termasuk Indonesia karena telah meratifikasi UNCLOS. Hal ini karena hak lintas damai berupaya menjamin setiap kapal yang terdaftar IMO dan berlayar sesuai kepentingan negara dapat dihindarkan dari segala aturan negara yang berbeda-beda sehingga dapat berlayar dengan damai.
Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UNCLOS menyebutkan 12 kegiatan ilegal yang tidak boleh dijalankan pada saat kapal melakukan pelayaran, sementara nuklir tidak termasuk salah satunya. Hal ini berbeda dengan prinsip PSI yang pada intinya memperbolehkan negara melakukan pencegatan terhadap kapal yang membawa material atau bahan-bahan terkait senjata pemusnah massal seperti nuklir.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana pengaturan tindakan PSI sebagai perlindungan hak lintas damai di Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa Indonesia tidak tergabung dalam PSI dan tunduk pada ketentuan UNCLOS serta PP 36/2002 tentang hak lintas damai. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan PSI dan tidak sesuai dengan hak lintas damai, tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Siti Nurazizah. Efektivitas Rezim Proliferation Security Initiative (PSI) dalam Menangkal Program Senjata Nuklir Korea Utara. JOM FISIP, Vo. 11, Ed. 1, 2024, hal. 3-4
[2] Siti Nurazizah. Efektivitas Rezim Proliferation Security Initiative (PSI) dalam Menangkal Program Senjata Nuklir Korea Utara. JOM FISIP, Vo. 11, Ed. 1, 2024, hal. 6
[3] V.L Sinta Herindrasti. Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia. Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 46
[4] Makmur Keliat. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No. 1, 2009, hal. 116
[5] Yulianto. Hak Lintas Damai Berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda. Jurnal Universal Technic, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 98
[6] Yulianto. Hak Lintas Damai Berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda. Jurnal Universal Technic, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 98
[7] Yulianto. Hak Lintas Damai Berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda. Jurnal Universal Technic, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 100-101
[8] Muhamad Renaldy Djunaidi dkk. Yurisdiksi Negara Pantai terhadap Kapal Asing yang Memuat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditinjau dari Hukum Laut Internasional. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 10, 2023, hal. 983
[9] Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia