Ilmu Hukum
Apa Itu Rekodifikasi dalam Hukum?
Bacaan 4 Menit
PERTANYAAN
Mengenal apa itu rekodifikasi dalam hukum?
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kodifikasi Hukum
Sebelum menjelaskan mengenai apa itu rekodifikasi, kami akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kodifikasi dalam hukum.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Disarikan dari artikel Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum, arti dari kodifikasi hukum adalah proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasikan hukum dari yurisdiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam kode yang teratur.
R. Soeroso dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (hal. 77) sebagaimana dikutip artikel yang sama menjelaskan bahwa kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama.
Tujuan dari kodifikasi hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk membuat kumpulan perundang-undangan menjadi sederhana dan mudah dikuasai, disusun secara logis, serasi, dan pasti.[1]
Dengan demikian, secara sederhana, kodifikasi merupakan proses menghimpun sejumlah peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lainnya menjadi suatu undang-undang yang sistematis dengan materi yang sejenis. Contohnya adalah KUHP.
Apa Itu Rekodifikasi dalam Hukum?
Jose Luis de Los Mozos mendefinisikan rekodifikasi adalah upaya untuk melakukan revisi terhadap ketentuan yang telah terkodifikasi dan telah menjadi satu dengan ketentuan lain yang terkait dengan ketentuan yang pertama, dan kedua ketentuan ini disubstitusikan dengan ketentuan yang baru, sehingga keusangan dari ketentuan yang telah dikodifikasi sebelumnya dapat dihindari.[2]
Dengan kata lain, rekodifikasi adalah upaya untuk melakukan revisi (menyusun kembali, memperbarui, dan mengitegrasikan) terhadap peraturan yang sebelumnya telah dikodifikasi dengan memasukkan peraturan lainnya yang terkait, ke dalam undang-undang atau kitab undang-undang yang baru.
Contoh Rekodifikasi
UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026 adalah salah satu contoh rekodifikasi dalam hukum pidana.[4]
Rekodifikasi dalam UU 1/2023 ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai tindak pidana dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht). Selain itu, dimasukkan antara lain pengaturan tentang tindak pidana pornografi, tindak pidana terhadap informatika dan elektronika, tindak pidana penerbangan, tindak pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, serta tindak pidana terhadap proses peradilan.[5]
Namun, terdapat tindak pidana baru yang belum diatur di dalam UU 1/2023 atau yang akan muncul di kemudian hari, maka dapat dilakukan perubahan terhadap UU 1/2023 atau mengaturnya dalam undang-undang tersendiri karena kekhususan atas dasar Pasal 187 UU 1/2023 dan penjelasannya.[6]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
- Bernhard Ruben Fritz Sumigar. Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: ICJR, 2015;
- Prianter Jaya Hairi. Model Kodifikasi dalam RUU KUHP. Majalah Info Singkat Hukum, Vol. VIII No. 18/II/P3DI/September/2016.
[1] Prianter Jaya Hairi. Model Kodifikasi dalam RUU KUHP. Majalah Info Singkat Hukum, Vol. VIII No. 18/II/P3DI/September/2016, hal. 2
[2] Bernhard Ruben Fritz Sumigar. Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: ICJR, 2015, hal. 6
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[4] Lihat Penjelasan Umum UU 1/2023
[5] Penjelasan Umum Buku Kedua angka 1 dan 2 UU 1/2023
[6] Penjelasan Pasal 187 UU 1/2023