Apa itu Residivis dan Aturan Pemberatan Hukumannya

PERTANYAAN

Beberapa hari lalu, berita tentang maling ayam yang meninggal sempat menjadi perhatian publik. Korban ternyata seorang residivis. Yang menjadi pertanyaan saya, bukan soal kematian korban, melainkan tentang residivis. Secara hukum, apa arti residivis dan apakah ada akibat hukumnya jika residivis melakukan kejahatan lagi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu Residivis?

Secara sederhana, menurut KBBI, residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan. Dengan kata lain, residivis adalah pelaku pengulangan tindak pidana.[1]

Dalam hukum pidana, seseorang dapat disebut sebagai residivis ketika orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman padanya.[2]

Residivis juga disebut dengan istilah “bromocorah” yang menurut Andi Hamzah bermakna orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang. Misalnya, seseorang melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya.[3]

Pemberatan Hukuman bagi Residivis

Aturan mengenai pengulangan tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 23 UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[4] sebagai berikut:

1. Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:

1. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan;
2. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III, yaitu Rp50 juta.[5]
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Sebagai informasi, KUHP baru saat ini menganut residivistis umum (algemene recidive), yakni tidak membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi.[6] Dengan kata lain, residivistis umum tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, asal seseorang mengulangi tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu, tetap digolongkan sebagai pengulangan.[7]

Artinya, ketentuan mengenai residivis dalam KUHP baru berlaku bagi seseorang yang mengulangi tindak pidana “umum”, apa pun jenis tindak pidananya,[8] selama memenuhi kriteria yang ditentukan.

Menurut Pasal 23 UU 1/2023 di atas, seseorang dikategorikan sebagai pengulang tindak pidana atau tergolong sebagai residivis jika memenuhi ketentuan berikut ini:

1. Tindak pidana terjadi dalam jangka waktu 5 tahun setelah seluruh/sebagian pidana pokok dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapus.
2. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana itu, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
3. Melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana denda minimal kategori III, yaitu Rp50 juta,[9] juga tindak pidana penganiayaan.

Baca juga: Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?

Setiap pengulangan tindak pidana, menurut Pasal 58 huruf c UU 1/2023 akan dikenai pemberatan pidana. Artinya, residivis akan dikenai pemberatan pidana dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana.[10]

Pemberatan ini juga tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur karena maksimum denda kategori IV (Rp200 juta[11]) dibayar dengan sukarela (untuk pidana penjara paling lama 1 tahun) atau pidana denda paling banyak kategori III.[12]

Demikian jawaban dari kami tentang prosedur dan syarat pendirian firma, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Referensi:

1. Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018;
2. Sofyan Daud (et al.). Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Residivis Dilihat dari Aspek Penegakan Hukum. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2, No. 2 Juni 2024;
3. Residivis, KBBI, yang diakses pada tanggal 28 Juli 2026 pukul 17.30 WIB.

---

[1] Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[2] Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018, hal. 200.

[3] Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018, hal. 203.

[4] Pasal 624 UU 1/2023.

[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023.

[6] Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018, hal. 208.

[7] Sofyan Daud (et al.). Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Residivis Dilihat dari Aspek Penegakan Hukum. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2, No. 2 Juni 2024, hal. 4.

[8] Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018, hal. 209.

[9] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023.

[10] Pasal 59 UU 1/2023.

[11] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023.

[12] Pasal 133 ayat (3) UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah Pasal 132 ayat (1) huruf e UU 1/2023.