Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya?

Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya?
Apa Saja Tugas Wakil Menteri dan Berapa Gajinya?

PERTANYAAN

Pada kabinet Merah Putih kali ini, satu menteri memiliki beberapa wakil. Sebenarnya apa gunanya wakil menteri? Lalu, berapa gaji wakil menteri? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Tugas Wakil Menteri

    Keberadaan wakil menteri dalam kabinet didasarkan pada Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

    Kemudian, posisi wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.[1] Para wakil menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa gunanya wakil menteri, dapat kami sampaikan bahwa tugas wakil menteri adalah membantu menteri dalam memimpin tugas kementerian. Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri tersebut meliputi:[3]

    1. membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian; dan
    2. membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian.

    Kemudian, rincian tugas wakil menteri adalah sebagai berikut:[4]

    1. membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian;
    2. membantu menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja;
    3. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian;
    4. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian;
    5. membantu menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian;
    6. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian;
    7. mewakili menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri;
    8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh menteri; dan
    9. dalam hal tertentu, wakil menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh presiden atau melalui menteri.

    Syarat Menjadi Wakil Menteri

    Pada prinsipnya, wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga kami berpendapat pengangkatan wakil menteri merupakan wewenang penuh dari presiden.

    Dalam peraturan perundang-undangan, syarat menjadi wakil menteri disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres 60/2012 sebagai berikut:

    1. wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;
    2. wakil menteri yang berasal dari pegawai negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi wakil menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri;
    3. pegawai negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai wakil menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan;
    4. pegawai negeri yang diangkat menjadi wakil menteri diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Gaji dan Fasilitas yang Diberikan kepada Wakil Menteri

    Menjawab pertanyaan berapa gaji wakil menteri, kami akan memberikan rincian mengenai hak keuangan wakil menteri adalah sebagai berikut:[5]

    1. 85% dari tunjangan jabatan menteri yang sebesar Rp13.608.000,000; dan
    2. 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I.a. dengan peringkat jabatan tertinggi.

    Wakil menteri yang berasal dari pegawai negeri dibayarkan dengan memperhitungkan gaji pokok yang diterima sebagai pegawai negeri.[6]

    Selain mendapatkan hak keuangan sebagaimana disebutkan di atas, wakil menteri juga mendapatkan tunjangan perumahan apabila rumah jabatan belum disediakan oleh kementerian terkait, yaitu sebesar Rp35 juta setiap bulan.[7]

    Wakil menteri juga mendapatkan fasilitas lain berupa kendaraan dinas dan jaminan kesehatan.[8]

    Apabila wakil menteri yang bersangkutan berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, maka diberikan uang penghargaan sebagai wakil menteri paling banyak Rp580.454.000,00 untuk satu periode masa jabatan wakil menteri.[9]

    Besaran uang penghargaan yang diterima wakil menteri tersebut dihitung berdasarkan masa jabatan wakil menteri, dengan formula sebagai berikut:[10]

    1. masa jabatan sampai dengan 1 tahun sebesar 0,2x uang penghargaan;
    2. masa jabatan lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun sebesar 0,4x uang penghargaan;
    3. masa jabatan lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun sebesar 0,6x uang penghargaan;
    4. masa jabatan lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun sebesar 0,8x uang penghargaan; atau
    5. masa jabatan lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun sebesar 1x uang penghargaan.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
    2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
    3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
    4. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
    5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
    6. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;
    7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri

    [1] Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (“Perpres 60/2012”)

    [2] Pasal 4 Perpres 60/2012

    [3] Pasal 2 Perpres 60/2012

    [4] Pasal 3 Perpres 60/2012

    [5] Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri (“Permenkeu 176/2015”) jo. Pasal 1 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu

    [6] Pasal 2 ayat (3) Permenkeu 176/2015

    [7] Pasal 5 ayat (2) Permenkeu 176/2015

    [8] Pasal 3 huruf a dan c Permenkeu 176/2015

    [9] Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (“Perpres 77/2021”)

    [10] Pasal 8A Perpres 77/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000