Mengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Apa saja yang termasuk pelanggaran HAM berat? Mengapa Indonesia mengatur jenis pelanggaran berat HAM hanya dua jenis, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU 26/2000 (Pengadilan HAM)? Sedangkan dalam Statuta Roma ada 4 jenis pelanggaran HAM berat.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat? yang dibuat oleh Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Agustus 2021, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 6 April 2022.

KLINIK TERKAIT

Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional

26 Okt, 2023

Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya

05 Sep, 2023

Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya

07 Jan, 2022

Hak Penyandang Disabilitas Netra Mengakses Ciptaan Berbentuk Huruf Braille dan Buku Audio

09 Jul, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Definisi HAM

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian Hak Asasi Manusia (“HAM”). Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup.[1]

Baca juga: Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya

Lalu, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat?

Definisi Pelanggaran HAM Berat dan Bentuk-bentuknya

Hingga saat ini, sebenarnya belum ada definisi tunggal mengenai arti pelanggaran HAM. Namun, di kalangan ahli, ada semacam kesepakatan umum mengenai pengertian pelanggaran HAM sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, baik karena perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun oleh karena kelalaian sendiri (acts of omission).[2]

Pelanggaran HAM berat muncul dari istilah gross and systematic violation, the most serious crime, gross violations, grave violations, dan sebagainya. Istilah pelanggaran HAM berat merujuk pada dua konsep utama, yaitu:[3]

1. Pelanggaran terhadap asas non derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) atau pelanggaran terhadap jus cogens yang dilakukan oleh negara atau aparat negara terhadap warganya.
2. Pelanggaran HAM berat terjadi ketika suatu negara membiarkan terjadinya atau melalui aparatnya melakukan tindak kejahatan serius atau kejahatan luar biasa yang telah disepakati sebagai kejahatan internasional, dan atau negara itu gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari aparat pelaku kejahatan tersebut.

Selanjutnya, menurut Romli Atmasasmita, pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur sistematis dan meluas tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa.[4]

Dalam Statuta Roma, sistematis dan meluas disebut dengan istilah widespread and systematic attack, di mana serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil.[5]

Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan. Sedangkan meluas merupakan akibat dari tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara luas.[6]

Misalnya sama-sama pembunuhan, tetapi yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan pelanggaran HAM berat adalah adanya unsur meluas dan sistematis. Selain itu, dalam tindak pidana, tanggung jawabnya bersifat individual. Sementara dalam pelanggaran HAM tanggung jawabnya komando jika ditemukan bukti perintah atau kebijakan dari pelaku lapangan. Dalam pelanggaran HAM, pelaku merupakan aparatur negara yang saat peristiwa tersebut sedang terjadi memiliki kedudukan tertentu dalam negara.[7]

Sementara itu, secara yuridis, Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Adapun, pelanggaran HAM berat menurut UU 26/2000 adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[8]

Dengan demikian, di Indonesia bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan genosida, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:[9]

1. membunuh anggota kelompok baik seorang atau lebih;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:[10]

1. pembunuhan;
2. pemusnahan yang meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk;
3. perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik dan mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang; atau
10. kejahatan apartheid adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam pasal genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud mempertahankan rezim itu.

Jadi, pelanggaran HAM berat adalah setiap tindakan pelanggaran HAM yang perbuatannya meluas dan sistematis, meliputi kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang memenuhi unsur-unsur dalam UU 26/2000.

Mengapa Indonesia Hanya Mengatur 2 Kategori Pelanggaran HAM Berat?

Setelah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda, mengapa Indonesia hanya mengatur 2 kategori pelanggaran HAM berat? Padahal, menurut Statuta Roma ada 4 jenis pelanggaran HAM berat, yaitu:[11]

1. kejahatan genosida (the crime of genocide);
2. kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity);
3. kejahatan perang (war crimes);
4. kejahatan agresi (the crime of aggression).

Pada dasarnya, Indonesia meletakkan pelanggaran HAM berat dalam kebijakan serta aturan hukum domestik. Niat Indonesia untuk mengatur sendiri permasalahan konflik bersenjata internal, dapat dilihat dari tidak dimasukkannya “war crimes” dan “aggression” dalam UU 26/2000, padahal UU tersebut apabila dilihat tekstual legalnya merupakan cerminan dari Statuta Roma. UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi”.[12]

Secara eksplisit, UU 26/2000 menghormati kaidah hukum internasional dalam pengklasifikasian tindak pidana atas kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Tidak dimasukkannya substansi perihal “kejahatan perang” dan “kejahatan agresi” menjadi permasalahan tersendiri dalam UU 26/2000, terutama apabila ditemukan pelanggaran HAM berat perihal terkait di kemudian hari. Konsekuensinya adalah kejahatan itu tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000.

Di luar hal tersebut, kemauan politik (political will) pemerintah juga sangat menentukan dan besar pengaruhnya.[13] Menurut Frank E Hagan,[14] kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksudkan untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan politik, sehingga secara kriminologis kejahatan ini dapat diklasifikasikan sebagai “political crime”. Dengan demikian, bahwa setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara mana pun akan selalu sarat dengan muatan politik, dan semata-mata tidak hanya bermuatan dari aspek hukum saja.[15] Belum adanya political will mengenai hal ini mengartikan belum jelasnya sikap Indonesia terhadap posisi hukum domestik dan internasional khususnya terkait pengaturan kejahatan perang dan agresi.

Kemudian, perlu diketahui bahwa Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma[16], karena political will Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi statuta tersebut.[17] Hal ini menjadikan International Criminal Court (“ICC”) tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan pidana yang serius (the most serious crime) yang pernah terjadi di Indonesia.[18] Menurut Liona Nanang Supriatna, dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sekaligus pakar hukum humaniter internasional dan HAM, alasan mengapa Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma adalah karena Indonesia sudah memiliki sistem tentang pengadilan HAM sendiri yang termanifestasi dalam UU HAM dan UU 26/2000. Selain itu, Indonesia memiliki kekhawatiran adanya intervensi internasional yang berpotensi melanggar kedaulatan negara Indonesia jika Statuta Roma diratifikasi.

Lebih lanjut, menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dalam buku Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, tidak masalah jika UU 26/2000 tidak memasukkan kejahatan perang dalam yurisdiksinya. Hal ini mengingat kejahatan perang dan agresi hingga saat ini masih menjadi perdebatan oleh negara anggota PBB. Selain itu, substansi kejahatan perang oleh militer dapat terjangkau oleh yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU 26/2000 (hal. 199-200).

Contoh Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Lantas, apa saja contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia? Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”) antara lain adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (1998), peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Wasior 2001 dan Wamena Papua 2003, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997/1998, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982 – 1985, peristiwa Simpang KKA Aceh, peristiwa Jambo Keupok, dan sebagainya.[19]

Dari berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, sepanjang penelusuran kami, kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur dan Tanjung Priok telah diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Sementara sisanya, hasil penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”) telah diserahkan kepada kejaksaan agung.[20]

Contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia lainnya yang telah diputus pengadilan HAM ad hoc adalah kasus Abilio Jose Osorio Soares yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang berada di provinsi TK. I Timor Leste sebelum dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib masa depan rakyat Timor-Timor di Dili, yang kasusnya diputus dalam Putusan MA No. 45 PK/Pid/HAM Ad Hoc/2004.

Dalam kasus tersebut, di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (hal. 531-532). Akan tetapi, Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali kemudian menyatakan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan ia dibebaskan dari segala dakwaan (hal. 557-558).

Baca juga: Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Rome Statute of The International Criminal Court.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid/HAM Ad Hoc/2004.

Referensi:

1. Diajeng Wulan Christianti. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2015;
2. Farid Wajdi dan Imran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2 Agustus, 2021;
3. Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019;
4. Rhona K.M. Smith (et.al). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008;
5. Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002;
6. Sylvester Kanisius Laku. Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma. Bandung: UNPAR Institutional Repository, 2005;
7. Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017;
8. Yustina Trihoni Nalesti Dewi. Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2013;
9. Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 062/Humas/KH/XII/2020 tentang Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia, yang diakses pada Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 13.01 WIB.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sekaligus pakar hukum humaniter internasional dan HAM, Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum., pada 23 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB.

---

[1] Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 3

[2] Rhona K.M. Smith (et.al). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 69

[3] Farid Wajdi dan Imran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2 Agustus, 2021, hal. 234

[4] Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2

[5] Lihat Article 7 Rome Statute of The International Criminal Court (“Statuta Roma”)

[6] Farid Wajdi dan Imran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2 Agustus, 2021, hal. 239

[7] Farid Wajdi dan Imran. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban: Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2 Agustus, 2021, hal. 239

[8] Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU 26/2000”)

[9] Pasal 8 UU 26/2000 dan penjelasannya

[10] Pasal 9 UU 26/2000 dan penjelasannya

[11] Article 5 Statuta Roma

[12] Sylvester Kanisius Laku. Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma. Bandung: UNPAR Institutional Repository, 2005, hal. 23

[13] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 212

[14] Widiada Gunakaya. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017, hal. 218

[15] Romli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 7

[16] Diajeng Wulan Christianti. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2015, hal. 31

[17] Wakhid Aprizal Maruf. Kebijakan Indonesia belum Meratifikasi Statuta Roma 1998. Journal of International Relations, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 88

[18] Diajeng Wulan Christianti. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya terhadap Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2015, hal. 28

[19] Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 062/Humas/KH/XII/2020 tentang Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia, hal. 3

[20] Rhona K. M. Smith (et.al). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 316