Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU PPh dan perubahannya. Menurut Pasal I angka 1 UU 10/1994 yang mengubah Pasal 1 UU PPh, pajak penghasilan (“PPh”) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Baca juga: Pedoman Penghitungan Pajak Penghasilan
UU PPh mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. [1]
Lalu, yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.[2]
Adapun yang dapat menjadi subjek pajak adalah:[3]
- orang pribadi dan warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- badan; dan
- bentuk usaha tetap.
Baca juga: Pengertian Wajib Pajak dan Kategori Wajib Pajak
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.[4] Subjek pajak dalam negeri adalah:[5]
- orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia (“WNI”) maupun Warga Negara Asing (“WNA”) yang:
- bertempat tinggal di Indonesia;
- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk beretmpat tinggal di Indonesia:
- badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah:[6]
- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
- tempat tinggal;
- pusat kegiatan utama;
- tempat menjalankan kebiasaan;
- status subjek pajak; dan/atau
- persyaratan tertentu lainnya,
yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
- badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Berdasarkan pertanyaan Anda, maka Anda merupakan subjek pajak orang pribadi dalam negeri.
Sebagai informasi, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”). Jadi, dalam menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa PTKP.[7]
Ketentuan mengenai PTKP diatur secara spesifik dalam Pasal 3 angka 3 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Pasal 7 UU PPh, sebagai berikut:
- Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:
- Rp54 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp4.5 juta tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- Rp4.5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
- Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
2a. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.
- Penyesuaian besarnya:
- Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Di samping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak.[8]
Jadi, apakah anak angkat masuk perhitungan PTKP? Berdasarkan penjelasan di atas, anak angkat (anak adopsi) dapat diperhitungkan sebagai tanggungan dalam penentuan besarnya PTKP Anda. Namun, jumlah tanggungan yang dapat diperhitungkan untuk tujuan PTKP dibatasi paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Selain itu, anak angkat tersebut harus merupakan tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak, yakni tidak memiliki penghasilan sendiri dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan.[9]
Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan untuk Pegawai Lajang dan Menikah
Hal ini pun dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perdirjen Pajak 7/2025, yang menyatakan bahwa data unit keluarga bagi wajib pajak pria kawin, meliputi:
- data seluruh anggota keluarga yang meliputi wajib pajak sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam kartu keluarga wajib pajak atau kartu keluarga lain; dan
- data anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum pada kartu keluarga wajib pajak atau kartu keluarga lain.
Kemudian, sesuai dengan ketentuan PPh, wajib pajak menentukan anggota keluarga pada data unit keluarga sebagaimana dimaksud, yang digunakan sebagai:[10]
- daftar anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dengan kepala keluarga sebagai penanggung kewajiban pajak; dan
- dasar penghitungan besarnya PTKP.
Kesimpulannya, dalam ketentuan PTKP, yang dapat diperhitungkan sebagai tanggungan bukan hanya anak kandung, tetapi juga anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak. Dengan demikian, anak angkat dapat menambah besaran PTKP yang Anda peroleh.
Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan:
- anak angkat tersebut harus benar-benar menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak;
- anak angkat tersebut tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
- jumlah tanggungan yang dapat diperhitungkan dalam PTKP dibatasi paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga (termasuk anak angkat).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-UNdang Nomor 7 Tahun 1991;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran Untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
[2] Penjelasan Pasal I angka 1 UU 36/2008.
[4] Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 ayat (2) UU PPh.
[5] Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 ayat (3) UU PPh.
[6] Pasal 111 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 ayat (4) UU PPh.
[8] Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPh.
[9] Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPh.