Apakah Kekerasan oleh Kakak Ipar Termasuk KDRT?

PERTANYAAN

Izin bertanya, di keluarga saya ada kasus seorang istri setiap saat selalu dimarahi, dicari masalah, dituduh tanpa bukti, bahkan dipukul (kekerasan fisik dan mental) oleh kakak ipar yang tinggal serumah. Dari perspektif hukum, apakah KDRT oleh kakak ipar bisa menjadi alasan untuk cerai dengan suami? Karena hubungan suami istri sebenarnya harmonis. Hanya sang istri sudah tidak tahan dengan kondisi ini. Apa jerat hukum kakak ipar yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Alasan Peceraian

Pertama-tama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai alasan perceraian. Pada dasarnya, perkawinan dapat putus karena alasan perceraian.[1] Namun, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[2]

Disarikan dari Bisakah Bercerai dengan Alasan Sudah Pisah Ranjang?, alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 KHI, antara lain:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. suami melanggar taklik-talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidarukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa baik dalam PP 9/1975 maupun KHI, aturan hukum tidak mengkategorikan kekerasan oleh kakak ipar sebagai alasan perceraian. Selain itu, menurut hemat kami perceraian tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat cukup alasan bahwa suami dan istri tidak hidup rukun, sebagaimana Anda sampaikan, kondisi suami istri harmonis.

Baca juga: Pembuktian Zina sebagai Alasan Perceraian

Walaupun demikian, tindakan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh kakak sepupu dari pihak istri dapat dikategorikan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (“KDRT”).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apa itu KDRT? Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mengatur bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun korban KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.[3]

Lingkup rumah tangga sendiri meliputi:[4]

1. suami, istri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun KDRT dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:[5]

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

Lalu, berdasarkan KBBI, ipar adalah saudara suami atau istri; suami atau istri dari saudara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang kakak ipar termasuk pada lingkup rumah tangga karena merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri atas hubungan perkawinan, juga karena menetap dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika terjadi kekerasan oleh kakak ipar (baik itu secara fisik maupun mental/psikis), maka tindakan tersebut termasuk pada KDRT.

Apa ancaman pidana bagi ipar yang melakukan KDRT?

Kekerasan Fisik dalam UU PKDRT

Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[6]

Kemudian, seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.[7] Jika kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta.[8] Lalu, jika mengakibatkan matinya korban, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta.[9]

Sebagai informasi, jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.[10]

Kekerasan Psikis dalam UU PKDRT

Selanjutnya, kekerasan psikis berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9 juta.[11] Sebagai informasi, jika kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pelaku dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp3 juta.[12]

Merujuk pada penjelasan di atas, kakak ipar yang melakukan KDRT terhadap istri, baik secara fisik maupun mental dapat dijerat berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT.

Pasal Menuduh Orang Tanpa Bukti

Berkaitan dengan perbuatan menuduh, pada dasarnya, menuduh orang tanpa bukti dapat dikategorikan sebagai fitnah.

Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[13] yakni pada tahun 2026 yaitu:

Pasal 311 ayat (1) KUHP

Pasal 434 UU 1/2023

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.[14] Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

Unsur-unsur dan penjelasan selengkapnya tentang tindak pidana fitnah dapat Anda baca dalam Bunyi Pasal 311 KUHP tentang Fitnah.

Jadi, istri sebagai korban yang difitnah maupun mengalami KDRT oleh kakak iparnya dapat melaporkan perbuatan yang terjadi kepadanya kepada polisi. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

Ipar, yang diakses pada 18 September 2024, pukul 12.30 WIB.

---

[1] Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”)

[2] Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974

[3] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”)

[4] Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT

[5] Pasal 5 UU PKDRT

[6] Pasal 6 UU PKDRT

[7] Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT

[8] Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT

[9] Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT

[10] Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT

[11] Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT

[12] Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT

[13] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[14] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023