Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara?

PERTANYAAN

Apakah definisi pejabat negara? Siapa saja yang termasuk pejabat negara? Apakah kepala desa termasuk pejabat negara?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 10 Desember 2013, lalu dimutakhirkan pertama kali pada tanggal 15 Agustus 2016.

KLINIK TERKAIT

Dari Mana Asal Gaji Kepala Desa?

21 Apr, 2026

Haruskah Kades Mundur Jika Ingin Mencalonkan Diri Lagi?

16 Apr, 2026

Bagaimana Status Keberlakuan Peraturan Desa?

01 Sep, 2025

Berapa Usia Maksimal Perangkat Desa?

23 Apr, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Definisi Kepala Desa

Ketentuan terkait dengan desa secara khusus diatur dalam UU 6/2014 dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 117 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU 6/2014, pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Adapun yang dimaksud kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.[1]

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya ini, kepala desa wajib untuk:[2]

1. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa;
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa akhir tahun anggaran;
4. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/walikota; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajibannya dengan dibantu perangkat desa.

Lantas, apakah kepala desa termasuk pejabat negara?

Apakah Kepala Desa Dianggap Sebagai Pejabat Negara?

Menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pejabat negara. Definisi pejabat negara dapat Anda temukan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 9/2010, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 58 UU ASN dijelaskan lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pejabat negara, yaitu sebagai berikut:

1. Presiden dan wakil presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
10. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
11. Gubernur dan wakil gubernur;
12. Bupati/walikota dan wakil bupat/wakil walikota; dan
13. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Hal ini karena kepala desa bukan merupakan pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maupun pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.

Kedudukan kepala desa lebih tepatnya disebut sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sebagaimana disebutkan dalam definisi pemerintah desa.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

[1] Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU 3/2024”) dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

[2] Pasal 27 UU 3/2024