Apakah Keputusan BPD Termasuk Keputusan TUN?

PERTANYAAN

Apakah keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat dikategorikan sebagai keputusan TUN (tata usaha negara)? Bagaimana kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN

06 Des, 2021

Apakah Senat Perguruan Tinggi Negeri Termasuk Pejabat TUN?

30 Nov, 2018

Dasar Gugatan TUN Terkait Pemberhentian PNS

24 Jan, 2018

Saat Hilangnya Kekuatan Hukum Keputusan TUN yang Disengketakan

14 Des, 2017

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2013.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Eksistensi Peraturan BPD

Berdasarkan Pasal 117 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah keputusan yang dikeluarkan oleh BPD termasuk ke dalam keputusan tata usaha negara (“KTUN”) atau tidak, maka perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan KTUN beserta syarat-syaratnya. Berdasarkan Pasal 175 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut KTUN atau keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa KTUN termasuk juga:

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”);
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Dengan demikian, unsur utama yang harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai KTUN menurut UU Administrasi Pemerintahan adalah:

1. penetapan tertulis (termasuk didalamnya mencakup tindakan faktual);
2. diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas; dan/atau
5. berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Adapun yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai Pasal 175 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan.

Dengan konstruksi tersebut, BPD dapat dipandang sebagai badan/pejabat pemerintahan sehingga ketika BPD mengeluarkan penetapan tertulis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, ia berposisi sebagai badan/pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh BPD dapat dikategorikan sebagai KTUN selama memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Hierarki Peraturan BPD

Terkait dengan hierarki KTUN dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka pada hakikatnya KTUN tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebab KTUN bukanlah bentuk dari peraturan perundang-undangan. KTUN tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebab bentuknya adalah keputusan (beschikking) sementara itu hierarki peraturan perundang-undangan hanya mengatur hierarki antara peraturan (regeling).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 15/2019, yang dimaksud sebagai peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga negara/pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan undangundang, sehingga hanya produk yang bersifat umumabstrakberlaku terusmenerus (regeling) yang masuk kategori ini.

Berbeda dengan peraturan yang sifatnya, regeling, KTUN sebagai suatu keputusan memiliki sifat yang individual, konkret, dan final, sehingga secara konseptual kedua jenis produk hukum ini dibedakan secara tegas. Dengan demikian, keputusan BPD tidak berada dalam hierarki peraturan perundangundangan, melainkan merupakan keputusan (KTUN) yang berada di bawah dan harus tunduk pada seluruh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.