Apakah Keturunan PKI Boleh Memiliki Tanah?

PERTANYAAN

Tanah kampung orang tua kami digusur penguasa pada zaman orba dengan isu yang sangat menakutkan pada waktu itu, yaitu PKI. Mengingat saat ini telah memasuki bulan September dan terdapat peringatan G30S/PKI, saya mempunyai pertanyaan, apakah keturunan PKI boleh memiliki tanah di Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 September 2015.

KLINIK TERKAIT

Apakah Keturunan PKI Boleh Menjadi PNS?

17 Sep, 2015

Status Tanah dengan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan

03 Sep, 2014

Keabsahan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT)

04 Jun, 2012

Akibat Hukum Tanah Terlantar

11 Agt, 2010

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Larangan PKI

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai tanah, akan kami jelaskan terlebih dahulu mengenai Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI adalah partai yang menganut aliran komunis yang bertentangan dengan konsep Ketuhanan. PKI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat komunis, baik secara parlementer maupun revolusioner. PKI menyatakan bahwa hari depan revolusi Indonesia adalah komunis, dan berkiblat pada paham Marxisme yang dipelopori oleh Karl Marx.[1]

Baca juga: Pengantar Mengenai Teori Marxis Tentang Hukum

Pada dasarnya, larangan PKI dapat ditemukan pada TAP MPRS XXV/MPRS/1966, khususnya pada Pasal 1, yang berbunyi:

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan presiden/panglima tertinggi angkatan bersenjata republik Indonesia/pemimpin besar revolusi/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pertanyaan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi ketetapan MPRS.

Berdasarkan pasal di atas, terhadap PKI dilakukan pembubaran dan semua organisasinya dilarang di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun alasan mengapa PKI dilarang dapat ditemukan dalam konsideran TAP MPRS XXV/MPRS/1966, yaitu:

1. bahwa faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
2. bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme; khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
3. bahwa berhubung dengan perlu mengambil tindakan-tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme Marxisme-Leninisme.

Baca juga: Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?

Lantas, apakah ada larangan keturunan PKI untuk mempunyai tanah di Indonesia?

Hak Atas Tanah

Berdasarkan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai hak atas tanah apa yang Anda maksud. Namun pada dasarnya, hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA, meliputi:

1. hak milik;
2. hak guna-usaha (“HGU”);
3. hak guna-bangunan (“HGB”)’
4. hak pakai;
5. hak sewa;
6. hak membuka tanah;
7. hak memungut hasil hutan;
8. hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Terhadap hak-hak tanah di atas, terdapat persyaratan untuk pihak yang dapat memiliki hak atas tanah tersebut, antara lain:

1. Hak milik, hanya dapat dipunyai Warga Negara Indonesia (“WNI”) dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.[2]
2. HGU dan HGB, hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.[3]
3. Hak pakai dan hak sewa, dapat dipegang oleh WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum yang asing mempunyai perwakilan di Indonesia.[4]
4. Hak membuka tanah dan memungut hutan hanya dapat dipunyai oleh WNI dan diatur dengan peraturan pemerintah.[5]

Baca juga: Batas Luas Tanah Hak Milik di Indonesia

Adapun terhadap peralihan atau pembebanan hak, kepala kantor pertanahan dapat menolak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:[6]

1. sertifikat atau surat keterangan keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan;
2. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tidak dibuktikan dengan akta pejabat pembuat akta tanah (“PPAT”) atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 PP 24/1997, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) PP 24/1997;
3. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
4. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
5. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
6. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh kantor pertanahan.

Baca juga: Begini Aturan Batas Maksimal Kepemilikan Tanah di Indonesia

Menurut keterangan di atas dan sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat ketentuan yang menghalangi keturunan anggota PKI untuk memegang hak atas suatu tanah, atau dalam pengertian lain, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang keturunan PKI untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia.

Oleh karena itu, keturunan anggota PKI boleh saja mempunyai tanah selama memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, walaupun organisasi PKI sudah dibubarkan, menurut hemat kami, tidak serta merta keturunan anggota PKI tidak dapat memiliki hak atas tanah.

Baca juga: Cara Mengajukan Hak Milik atas Tanah yang Ditinggal Pemiliknya

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Referensi:

Aminuddin Kasdi. Tragedi Nasional 1965. Surabaya: UNESA University Press, 2008

---

[1] Aminuddin Kasdi. Tragedi Nasional 1965. Surabaya: UNESA University Press, 2008, hal. 55

[2] Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)

[3] Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA

[4] Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA

[5] Pasal 46 ayat (1) UUPA

[6] Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 103 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.