Kenegaraan
Apakah KY Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi?

PERTANYAAN
Apakah yang melatarbelakangi Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai kewenangan mengawasi Hakim Konstitusi? Lalu siapakah yang berwenang mengawasi Hakim Konstitusi?



Apakah yang melatarbelakangi Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai kewenangan mengawasi Hakim Konstitusi? Lalu siapakah yang berwenang mengawasi Hakim Konstitusi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Siapa yang Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 3 Desember 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Bagaimana peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim? Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial (“KY”) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Lebih lanjut, dalam UU 22/2004 disebutkan tugas KY adalah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan.[1]
Menanggapi ketentuan tersebut, pada tahun 2006 para hakim agung yang tidak sepakat dengan ketentuan terkait mengajukan permohonan pengujian materiil.[2] Para pemohon mendalilkan bahwa UU 22/2004 telah keliru dalam mengatur ketentuan pengawasan KY yang diatur dalam konstitusi, sebagai berikut.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR sebagai pihak pemberi keterangan menyatakan bahwa permohonan yang diajukan seharusnya ditolak dikarenakan beberapa alasan berikut.[7]
Sehingga, bagaimana peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim? Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa KY tetap berwenang mengawasi Hakim Agung, namun KY tidak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa independensi yang dimiliki Hakim Agung harus sejalan dengan akuntabilitas melalui sistem pengawasan oleh KY sebagai supporting element.[8]
Adapun Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa dalam original intent, Hakim Konstitusi tidak boleh diawasi oleh KY dikarenakan letak ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur mengenai MK diatur setelah Pasal 24B UUD 1945 yang mengatur mengenai KY.
Baca juga: Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim
Setelah KY dinyatakan tidak berwenang sebagai pengawas eksternal, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi seluruhnya hanya dilaksanakan secara internal. Pengawasan internal ini dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”).
Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat.[9]
MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi.[10]
Menurut Peraturan MK 2/2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi berjumlah 3 orang yang terdiri atas unsur:[11]
Sedangkan untuk MKMK ini menjadi catatan penting bahwa susunan keanggotaannya terus menerus berubah seiring perubahan UU MK. Adapun, susunan keanggotaan MKMK ini dalam perubahan pertama terdiri sebagai berikut: [12]
Kemudian, ketentuan ini diubah kedua kalinya oleh UU 4/2014 menjadi sebagai berikut:[13]
Selanjutnya, kini ketentuan ini diubah kembali dalam perubahan ketiga oleh UU 7/2020, kedudukan mengenai ketentuan di atas berubah menjadi sebagai berikut:[14]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang bagaimana peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
[1] Pasal 1 angka 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 6
[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 7
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 8 dan Pasal 32
[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 8-9
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 23-29
[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 178
[9] Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“Peraturan MK 2/2014”)
[10] Pasal 1 angka 2 Peraturan MK 2/2014
[11] Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
[12] Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi