Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan PP 77/2007, bendera daerah adalah salah satu bentuk lambang daerah, di samping logo, bendera jabatan kepala daerah, dan himne.[1] Adapun definisi lambang daerah menurut Pasal 1 angka 4 PP 77/2007 adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”).
Selanjutnya, desain bendera daerah harus berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 berbanding 2 yang memuat logo daerah.[2] Adapun desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.[3]
Baik desain logo maupun bendera daerah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain.[4]
Selain itu, desain logo dan bendera daerah juga tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.[5]
Contoh dari logo dan bendera organisasi terlarang adalah logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.[6]
Sepanjang penelusuran kami, penggunaan bendera daerah berupa pengibaran dan/atau pemasangan[7] bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Namun, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam penggunaannya.
Merujuk Pasal 10 ayat (1) PP 77/2007, bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
Pendampingan bendera daerah dengan bendera negara juga dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.[8]
Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.[9] Selain itu, bendera daerah berada di posisi sebelah kanan, jika ditempatkan berdampingan dengan bendera negara.[10]
Dalam hal bendera daerah ditempatkan di bangunan resmi pemerintahan daerah, maka tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.[11] Kemudian, dalam hal penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana, tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.[12]
Lebih lanjut, terkait dengan penggunaan bendera negara bersamaan dengan bendera daerah, ketentuan UU 24/2009 juga mengikat.
Berdasarkan Pasal 24 UU 24/2009, dalam penggunaan bendera negara, setiap orang dilarang:
- merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara;
- memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;
- mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam;
- mencetak, menyulan, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; dan
- memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.
Lebih lanjut, pengaturan bendera negara sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan NKRI dilaksanakan berdasarkan asas-asas, salah satunya adalah asas kehormatan. Menurut asas kehormatan, penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara.[13]
Bagi orang yang melanggar larangan pada poin 1 di atas, dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 234 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[14] sebagai berikut:
Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[15]
Sedangkan, untuk pelanggaran terhadap penggunaan bendera negara lainnya sebagaimana disebutkan pada poin 2 hingga 5 di atas, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[16] Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 235 UU 1/2023.
Selain batasan pada penggunaan daerah sebagai pendamping bendera negara. Terdapat juga batasan lain dalam penggunaan bendera daerah, antara lain:
- Penggunaan bendera di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah dapat dilakukan pada:[17]
- kantor kepala daerah;
- rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah dilakukan pada:[18]
- ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
- ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;
- ruang tamu di rumah jabatan kepada daerah dan wakil kepala daerah;
- ruang kerja camat atau nama lain dan kepala desa atau nama lain;
- ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya. Yang dimaksud dengan “dikibarkan” di sini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.[19]
- Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antarprovinsi, kabupaten dan kota ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.[20]
- Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atau kerah baju atau topi.[21]
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang untuk menggunakan bendera daerah. Namun, dalam penggunaannya terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaannya sebagaimana kami jelaskan di atas.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
[1] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (“PP 77/2007”)
[2] Pasal 6 ayat (1) PP 77/2007
[3] Pasal 6 ayat (2) PP 77/2007
[4] Pasal 6 ayat (3) PP 77/2007
[5] Pasal 6 ayat (4) PP 77/2007
[6] Penjelasan Pasal 6 ayat (4) PP 77/2007
[7] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”)
[8] Pasal 10 ayat (3) dan (4) PP 77/2007
[9] Pasal 10 PP 77/2007
[10] Pasal 17 ayat 6) PP 77/2007
[11] Pasal 17 ayat (3) dan (5) PP 77/2007
[12] Pasal 20 ayat (2) PP 77/2007
[13] Pasal 2 huruf c UU 24/2009 dan penjelasannya
[14] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[15] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[16] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[17] Pasal 17 ayat (2) PP 77/2007
[18] Pasal 17 ayat (4) PP 77/2007
[19] Pasal 18 PP 77/2007 dan penjelasannya
[20] Pasal 19 PP 77/2007
[21] Pasal 20 ayat (1) PP 77/2007