Bacaan 5 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Lembaga Penyalur PRT Wajib Berbadan Hukum yang dibuat oleh Aroya Gultom, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Maret 2021.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu sebelumnya bahwa, yang dimaksud dengan pekerja rumah tangga (“PRT”) adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.[1]
Pihak yang menggunakan jasa PRT dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai pengguna PRT yaitu orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.[2]
Kemudian, berkenaan dengan usaha berbadan hukum, Purwosutjipto dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang (hal. 23) menyatakan bahwa badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu yang melaksanakan tujuan usaha yaitu keuntungan.
Badan usaha terdiri dari 2 jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.
Selanjutnya, Chaidir Ali dalam bukunya Badan Hukum (hal. 107) menyatakan perbedaan dua jenis badan usaha di atas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalam masing-masing badan usaha. Pada badan usaha yang berbadan hukum, tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Sedangkan dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum maka para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk ketentuan yang terdapat dalam Permenaker 18/2024. Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa istilah lembaga penyalur PRT sudah tidak lagi digunakan dan saat ini disebut dengan perusahaan penempatan PRT (“P3RT”). Adapun yang dimaksud dengan P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja rumah tangga.
P3RT wajib untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permenaker 18/2024, antara lain:
Oleh karena itu, dalam menjalankan P3RT, harus mengikuti ketentuan mengenai perizinan berusaha khususnya berdasarkan pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 78103 yang mencakup usaha jasa pendaftaran, pelatihan, penyeleksian dan penempatan serta perlindungan pekerja rumah tangga oleh lembaga penyalur PRT, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh balita, perawat non-medis lansia, penjaga toko di dalam negeri oleh lembaga penyalur PRT atas dasar perjanjian kerja dan perjanjian penempatan yang mendapatkan izin dari pejabat yang ditunjuk.
Untuk KBLI 78103 tentang aktivitas penempatan pekerja rumah tangga, tergolong sebagai kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi sehingga memerlukan perizinan berusaha berupa nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar.[3]
Selain itu, salah satu persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha ini adalah perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas.[4]
Dengan demikian, perusahaan penempatan PRT saat ini haruslah berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan KBLI tentang aktivitas penempatan pekerja rumah tangga.
Sebagai informasi, Berdasarkan Pasal 53 Permenaker 18/2024, P3RT yang akan merekrut pencari kerja untuk ditempatkan kepada pemberi kerja wajib:
Lalu, P3RT yang telah menempatkan pencari kerja kepada pemberi kerja, maka wajib menyampaikan laporan penempatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.[5]
Selain kewajiban, terdapat juga larangan bagi P3RT, yaitu untuk:[6]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga (“Permenaker 2/2015”)
[2] Pasal 1 angka 3 Permenaker 2/2015
[3] Lampiran I.R. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”) hal. I.R.70
[4] Lampiran I.R. PP 28/2025 hal. I.R.70
[5] Pasal 63 PP 5/2021
[6] Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
