Apakah Rumah Apung Terkena PBB-P2?
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Saya mau bertanya regulasi pajak rumah saya, yang berupa rumah apung:
- Apakah di Indonesia ada peraturan terkait pajak rumah apung?
- Apakah rumah apung dikenakan pajak bumi dan bangunan?


Bacaan 7 Menit

Saya mau bertanya regulasi pajak rumah saya, yang berupa rumah apung:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Rumah Apung Terkena PBB yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 November 2015.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sepanjang penelusuran kami, saat ini Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai rumah apung. Namun, secara historis, istilah rumah apung atau rumah terapung pernah disebutkan dalam UU 24/1992 tentang penataan ruang, khususnya Penjelasan Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
Hak atas pemanfaatan ruang lautan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam rumah terapung; hak untuk melakukan kegiatan di dalam satuan ruang di dalam kota terapung dan atau di dalam laut, hak untuk mengelola pariwisata Bahari; hak pemeliharaan taman laut; hak untuk melakukan angkutan laut; hak untuk mengeksploitasi sumber alam di laut seperti penangkapan ikan, penambangan lepas pantai; dan sebagainya.
Akan tetapi, ketentuan di atas tidak lebih lanjut menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan rumah terapung.
Adapun UU 29/1992 telah dicabut keberlakuannya oleh UU 26/2007, sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja. Namun, pada UU 26/2007 dan perubahannya tidak diatur mengenai definisi rumah apung.
Mengutip pendapat Rio Hermawan dan Tomy Michael pada jurnal yang berjudul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Pemukiman Terapung di Atas Perairan Indonesia (hal. 707), yang dimaksud dengan rumah apung adalah struktur hunian yang dirancang untuk mengapung di atas air, seperti danau, sungai, atau laut. Pada umumnya, istilah rumah apung adalah untuk sebuah bangunan yang berada di air dan mengapung, baik yang menggunakan sistem mengapung ataupun yang digunakan dalam konstruksi yang menempel pada suatu perairan. Jadi, pada intinya rumah apung digunakan sebagai tempat tinggal bagi mereka yang berada di daerah sungai, danau, laut atau daerah perairan lainnya (hal. 708).
Lantas, apakah rumah apung dikenai pajak?
Kami asumsikan rumah apung yang Anda maksud tidak digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Maka, menurut hemat kami, pajak di sini adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (“PBB-P2”) yang saat ini dasar hukumnya merujuk pada UU 1/2022.
Menurut Pasal 1 angka 33 UU 1/2022, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
PBB-P2 sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.[1]
Baca juga: Pemilik Tanah Lama Tak Pernah Bayar PBB, Apakah Pemilik Baru yang Bayar?
Berkaitan dengan PBB-P2, lebih lanjut Pasal 38 ayat (1) UU 1/2022 mengatur bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Adapun yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman,[2] termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.[3] Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.[4]
Sebagai informasi, terdapat bumi dan/atau bangunan yang dikecualikan sebagai objek PBB-P2, yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:[5]
Melihat pada ketentuan di atas, tidak terdapat ketentuan rumah apung sebagai bumi dan/atau bangunan yang dikecualikan sebagai objek PBB-P2. Maka, rumah apung dapat menjadi objek PBB-P2.
Kemudian, menurut hemat kami, perlu diperhatikan bahwa selama konstruksi teknik rumah apung tersebut ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, rumah apung tersebut dapat dianggap sebagai objek PBB-P2.
Hal ini berbeda apabila konstruksi teknik rumah apung tersebut tidak ditanam atau tidak dilekatkan secara tetap di atas maupun di bawah permukaan bumi. Dalam kondisi demikian, rumah apung tidak dapat dikategorikan sebagai objek PBB-P2. Dengan demikian, penentuan rumah apung sebagai objek PBB-P2 bergantung pada cara pembuatannya, khususnya apakah konstruksi teknisnya melekat secara tetap atau tidak.
Sebagai informasi, subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.[7]
Adapun cara menghitung PBB-P2 dapat Anda temukan dalam artikel Ketentuan Pembayaran Tarif PBB-P2.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Rio Hermawan dan Tomy Michael. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Pemukiman Terapung di Atas Perairan Indonesia. Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4, 2024.
[1] Pasal 4 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”).
[2] Pasal 1 angka 34 UU 1/2022.
[3] Pasal 38 ayat (2) UU 1/2022.
[4] Pasal 1 angka 35 UU 1/2022.
[5] Pasal 38 ayat (3) UU 1/2022.
[6] Lihat Penjelasan Pasal 38 ayat (3) huruf g UU 1/2022, yang menjelaskan bahwa "bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
[7] Pasal 39 UU 1/2022.