Apakah surat keputusan (“SK”) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan otomatis tidak berlaku jika telah dinyatakan batal oleh pengadilan tata usaha negara (“PTUN”)? Jawabannya tergantung pada amar putusan dan jenis kewajiban yang dibebankan kepada pejabat pemerintahan.
Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, putusan yang mengabulkan gugatan dapat mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan untuk mencabut keputusan yang disengketakan, mencabutnya sekaligus menerbitkan keputusan baru, atau menerbitkan keputusan dalam keadaan tertentu.[1]
Tidak tepat menyatakan bahwa setiap SK langsung kehilangan kekuatan hukum pada saat putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tanpa melihat jenis amar dan tenggat pelaksanaannya.
Terhadap amar yang mewajibkan tergugat mencabut SK, Pasal 116 ayat (2) UU 51/2009 jo. Putusan MK 280/PUU-XXIV/2026 (hal. 126) secara tegas mengatur akibat hukum otomatis apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima tergugat kewajiban pencabutan tidak dilaksanakan, keputusan tata usaha negara (“KTUN”) yang disengketakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
Dengan demikian, jika pejabat tidak menerbitkan keputusan pencabutan KTUN sampai tenggat waktu tersebut, SK tidak dapat dipertahankan hanya karena secara administratif dokumen pencabutannya belum terbit. Akibat hukum tersebut timbul berdasarkan undang-undang, bukan semata-mata karena pejabat bersedia atau tidak bersedia mencabut SK.
Namun, bagaimana jika amar juga mewajibkan penerbitan keputusan baru? Jika amar putusan PTUN tidak hanya mewajibkan pencabutan SK, tetapi juga kewajiban menerbitkan keputusan baru, mekanisme Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 jo. Putusan MK 280/ PUU-XXIV/2026 (hal. 127) berlaku.
Apabila penerbitan keputusan baru tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat dalam kurun waktu 21 hari kerja, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat diperintahkan melaksanakan putusan.
Pihak yang berkepentingan sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap, bukti tanggal penerimaan salinan putusan oleh tergugat (badan atau pejabat pemerintahan), dan membaca secara cermat amar putusannya.
Jika amar hanya memerintahkan pencabutan dan tenggat 14 hari kerja telah terlampaui, maka SK atau KTUN yang disengketakan “secara otomatis” tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Simpan bukti-bukti tersebut untuk kebutuhan korespondensi resmi atau proses tindak lanjut di pengadilan.
Apabila amar mengandung kewajiban lain, misalnya mencabut sekaligus menerbitkan keputusan baru, penggugat perlu mengikuti mekanisme Pasal 116 ayat (3) UU 51/2009 sebagaimana kami jelaskan, yaitu dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan.
Pasal 116 ayat (4) s.d. ayat (6) UU 51/2009 mengatur instrumen tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan, termasuk upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif, pengumuman pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa, serta penyampaian kepada presiden dan lembaga perwakilan rakyat sesuai ketentuan undang-undang. Penerapan instrumen tersebut harus mengikuti prosedur dan keadaan perkara yang bersangkutan.
SK tidak otomatis kehilangan kekuatan hukum hanya karena putusan PTUN telah dibacakan atau dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Apabila amar putusan mewajibkan pencabutan KTUN dan pejabat tidak melaksanakannya dalam waktu 14 hari kerja sejak menerima salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka SK tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Namun, jika amar putusan juga memerintahkan penerbitan keputusan baru, maka dalam kurun waktu 21 hari kerja pejabat harus melaksanakan putusan tersebut. Jika pejabat tidak mematuhinya, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar pejabat melaksanakan putusan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXI/2026.
[1] Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.