Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Arti Bank Perantara dan Bank Kustodian

Arti Bank Perantara dan Bank Kustodian
Arti Bank Perantara dan Bank Kustodian

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan bank perantara dan bank kustodian?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Februari 2018.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Bank Perantara

    Pengaturan bank perantara secara umum dapat ditemukan dalam UU 9/2016 dan perubahannya. Pasal 6 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU 9/2016, mengatur bahwa yang dimaksud dengan bank perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 276 angka 17 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 25 ayat (11) UU 4/2023, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian bank perantara dan jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”). Saat ini, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam POJK 5/2024. Namun, sebagai informasi, sebelum berlakunya POJK 5/2024, ketentuan yang mengatur secara khusus bank perantara terdapat dalam POJK 16/2017.[1]

    Merujuk pada artikel OJK Terbitkan 3 Aturan Penanganan Krisis Keuangan, secara historis, POJK 16/2017 sebagaimana sudah dicabut dengan POJK 5/2024, merupakan salah satu pedoman industri perbankan untuk mencegah dampak sistemik dari krisis keuangan. Dalam artikel yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (2012 -2017), Muliaman Hadad menerangkan POJK 16/2017 tentang Bank Perantara (Bridge Bank) merupakan ketentuan untuk mengatur pendirian bank yang akan menjadi penampung aset atau kewajiban dari bank gagal. Sebelum dialihkan kepada bank perantara, OJK bersama LPS akan menangani bank gagal dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank gagal. Kemudian, melakukan penyertaan modal sementara dan pencabutan izin usaha bank.

    Selanjutnya, bank perantara sendiri terdiri atas:[2]

    1. bank perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
    2. bank perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

    Dalam pendiriannya, bank perantara didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.[3] Selain itu, bank perantara juga berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (“PT”).[4]

    Masih mengenai pendiriannya, bank perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan.[5] Dalam pendirian bank perantara oleh lembaga penjamin simpanan, tidak berlaku:[6]

    1. ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam UU PT sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja; dan
    2. batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.

    Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa bank perantara melakukan kegiatan usahanya setelah mendapat izin dari OJK. Adapun pemberian izin bank perantara ini dilakukan melalui 2 tahap:[7]

    1. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank perantara; dan
    2. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank perantara setelah persiapan pendirian bank perantara (huruf a) selesai dilakukan.

    Jadi menjawab pertanyaan Anda, bank perantara adalah bank yang didirikan oleh LPS untuk menjadi sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS (bank bermasalah/bank gagal), selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

    Bank Kustodian

    Sementara itu, definisi dari bank kustodian dapat ditemukan dalam POJK 24/2017, yang menyatakan bahwa bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.[8] Adapun yang dimaksud dengan kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.[9]

    Bank kustodian juga merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan reksa dana. Pengelolaan reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”), dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak. Kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi. Kemudian, kontrak pengelolaan reksa dana terbuka berbentuk KIK dibuat antara Manajer Investasi dan bank kustodian.[10]

    Semua kekayaan reksa dana wajib disimpan pada bank kustodian.[11] Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksa dana. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh bank kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi.[12]

    Selain itu, bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksa dana,[13] yang bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana reksa dana. Berdasarkan itu, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian perlu dibatasi. Manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksa dana.[14]

    Perlu diperhatikan juga, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bank kustodian merupakan bagian dari Kontrak Investasi Kolektif. Hal ini juga ditegaskan dalam definisi Kontrak Investasi Kolektif itu sendiri, yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.[15]

    Sebagaimana informasi, berdasarkan laman Pusat Informasi dan Industri Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan terdapat 20 bank kustodian, beberapa di antaranya adalah Bank Negara Indonesia (Persero) - Custody, Tbk, PT; Bank Mandiri (Persero) – Custody, Tbk, PT; Bank Rakyat Indonesia (Persero) - Custody, Tbk, PT; Bank Central Asia – Custody, Tbk, PT; dan lain-lain.

    Baca juga: Memahami Jenis-jenis Reksa Dana

    Jadi bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. Adapun kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian;
    8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

    Referensi:

    Pusat Informasi dan Industri Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan, yang diakses pada 18 Maret 2025, pukul 11.44 WIB.


    [2] Pasal 95 POJK 5/2024

    [3] Pasal 93 POJK 5/2024

    [4] Pasal 94 POJK 5/2024

    [5] Pasal 96 ayat (1) POJK 5/2024

    [6] Pasal 96 ayat (2) POJK 5/2024

    [7] Pasal 97 POJK 5/2024

    [9] Pasal 1 angka 1 POJK 24/2017

    [10] Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”)

    [11] Pasal 25 ayat (1) UU Pasar Modal

    [12] Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU Pasar Modal

    [13] Pasal 25 ayat (2) UU Pasar Modal

    [14] Penjelasan Pasal 25 ayat (2) UU Pasar Modal

    [15] Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 1 angka 35 UU Pasar Modal

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000