Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Arti Patut Diduga dalam KUHAP

Arti Patut Diduga dalam KUHAP
Arti Patut Diduga dalam KUHAP

PERTANYAAN

Apakah frasa "patut diduga" dapat digunakan untuk menunjukan indikasi adanya perbuatan pidana karena minim alat bukti?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 05 Mei 2025.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pasal yang Mengandung Frasa “Patut Diduga”

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan pertanyaan, Anda tidak menerangkan pada pasal mana yang Anda maksud mengandung frasa “patut diduga”. Oleh karena itu, kami mengasumsikan bahwa frasa “patut diduga” terdapat dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkannya dengan KUHAP lama yang sudah tidak berlaku.

    Ada beberapa pasal dalam KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang secara eksplisit mengandung frasa “patut diduga”, seperti pada definisi tersangka sebagai contoh:

    Pasal 1 angka 14 KUHAPPasal 1 angka 28 UU 20/2025
    Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

    Frasa “patut diduga” juga tercantum dalam ketentuan mengenai tertangkap tangan:

    Pasal 40 KUHAPPasal 126 UU 20/2025
    Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

    Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:

    1. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
    2. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/ atau
    3. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

    Selain itu, ketentuan mengenai penyidik (dalam KUHAP lama) dan penyelidik juga mengandung frasa “patut diduga” yang berbunyi sebagai berikut:

    KUHAPUU 20/2025

    Pasal 102 ayat (1)

    Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;

    Pasal 13 ayat (1)

    Penyelidik yang mengetahui atau menerima Laporan atau Pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.

    Pasal 106

    Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

    Dari bunyi pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa tidak seperti KUHAP lama, dalam UU 20/2025 frasa “patut diduga” tidak ditemukan pada ketentuan mengenai penyidik.

    Sebagai tambahan informasi, berikut adalah yang dimaksud dengan penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan:

    KUHAPUU 20/2025

    Pasal 1 angka 1

    Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

    Pasal 1 angka 1

    Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

    Pasal 1 angka 2

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

    Pasal 1 angka 5

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

    Pasal 1 angka 4

    Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

    Pasal 1 angka 7

    Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

    Pasal 1 angka 5

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Pasal 1 angka 8

    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

    Baca juga: Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

    Lantas, apakah frasa "patut diduga" dapat digunakan untuk menunjukan indikasi adanya perbuatan pidana karena minim alat bukti?

    Arti “Patut Diduga”

    Merujuk pada pasal di atas, maka frasa patut diduga artinya terdapat indikasi adanya tindak pidana pada peristiwa yang bersangkutan. Andi Hamzah yang mengutip Duisterwinkel dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia (hal. 66) memberikan contoh sebagai berikut:

    Di suatu desa pada suatu hari terjadi kecurian sepeda. Sebelumnya di desa itu tidak pernah terjadi demikian. Pada hari terjadinya pencurian itu telah lewat di desa itu seorang gelandangan, yang sebelumnya telah diketahui pernah melakukan pencurian. Maka gelandangan tersebut patut diduga telah melakukan pencurian sepeda itu.

    Dalam hal adanya indikasi telah terjadinya tindak pidana seperti pada contoh di atas, maka berdasarkan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 106 KUHAP lama, penyelidik maupun penyidik atas dasar penyelidik atau penyidik mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan atas peristiwa tersebut, wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

    Adapun berdasarkan UU 20/2025 tentang KUHAP baru, penyelidik atas dasar penyelidik mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu peristiwa tersebut, wajib segera melakukan penyelidikan yang diperlukan.

    Dalam hal penetapan tersangka terhadap orang yang patut diduga melakukan tindak pidana, perlu didasarkan pada bukti permulaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam definisi tersangka di atas. Namun, perlu diingat bahwa secara historis, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (hal. 109), menetapkan bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

    Jenis-jenis alat bukti adalah sebagai berikut:

    Pasal 184 ayat (1) KUHAPPasal 235 ayat (1) UU 20/2025

    Alat bukti yang sah ialah:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petunjuk;
    5. keterangan terdakwa.

    Alat bukti terdiri atas:

    1. keterangan saksi;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. keterangan terdakwa;
    5. barang bukti;
    6. bukti elektronik;
    7. pengamatan hakim; dan
    8. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

    Adapun dalam UU 20/2025, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[2] penangkapan,[3] ataupun syarat penahanan.[4] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.

    Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 25 Perkapolri 6/2019, sebagai berikut:

    1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti.
    2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan

    Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa frasa “patut diduga” dapat digunakan untuk menunjukan indikasi adanya perbuatan pidana. Lantas, apakah "patut diduga" dapat digunakan untuk menunjukan indikasi adanya perbuatan pidana karena minim alat bukti? Menurut hemat kami, pada dasarnya dalam melakukan penyelidikan, patut diduga melakukan tindak pidana tidak perlu didukung oleh alat bukti terlebih dahulu, melainkan hanya dapat dilakukan atas dasar penyelidik mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan atas peristiwa yang patut diduga tindak pidana.

    Adapun, dalam penetapan tersangka, “patut diduga” harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Sehingga, jika yang Anda maksud dengan “minim alat bukti” adalah bukti permulaan dalam penetapan tersangka, maka frasa "patut diduga" dapat digunakan untuk menunjukkan indikasi adanya perbuatan pidana selama didukung oleh minimal 2 alat bukti. Kemudian dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga dapat menyita benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

    Referensi:

    Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.


    [2] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025

    [3] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025

    [4] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000