Asas-asas Hukum Acara Pidana dalam Masa Transisi

PERTANYAAN

Karena saat ini masih dalam masa transisi berlakunya KUHAP baru, ada beberapa kasus yang masih mengacu pada KUHAP lama, namun ada juga yang memakai KUHAP baru. Misalnya dalam kasus Delpedro, JPU mengajukan kasasi atas putusan bebas ketika KUHAP baru telah berlaku dan kasasi atas putusan bebas tidak dibenarkan menurut KUHAP baru. Klaim JPU adalah mengacu pada KUHAP lama bahwa putusan bebas dapat diajukan kasasi. Yang ingin saya tanyakan bukan mengenai kasasi Delpredro, namun mengenai rambu-rambu atau asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana selama masa transisi ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Asas Lex Favor Reo

Pada masa transisi hukum acara pidana, yaitu peralihan dari UU 8/1981 tentang KUHAP lama ke UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 lalu, dapat menimbulkan banyak persoalan hukum yang tidak sederhana. Terutama pada perkara yang berjalan saat KUHAP lama masih berlaku hingga KUHAP baru telah diberlakukan.

KLINIK TERKAIT

Restorative Justice dalam KUHAP Baru

16 Mar, 2026

Mengenal Asas Lex Favor Reo

28 Jan, 2026

Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru

27 Jan, 2026

Misalnya terdapat kasus yang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan masih menggunakan KUHAP lama, sementara vonis dijatuhkan setelah KUHAP baru berlaku.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan UU 20/2025, semua proses yang sudah berjalan tetap menggunakan KUHAP lama sampai dengan adanya upaya hukum terbaru yang tunduk pada UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Berikut ketentuan selengkapnya:[1]

1. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka penyidikan penuntutannya diselesaikan berdasarkan KUHAP lama;
2. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum UU 20/2025 tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, maka penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU 20/2025;
3. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan KUHAP lama, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam UU 20/2025; dan
4. Apabila perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan UU 20/2025.

Kemudian, merujuk asas lex favor reo, jika terjadi perubahan ketentuan hukum, maka harus menerapkan sanksi atau norma yang lebih meringankan dan menguntungkan bagi terdakwa.[2] Di samping itu, terdapat asas in dubio pro reo, bahwa ketika hakim ragu-ragu memutus perkara, maka mengikuti ketentuan yang menguntungkan terdakwa.[3] Kedua asas ini memiliki semangat yang sama, yaitu keadilan diberikan secara merata kepada terdakwa ketika terjadi perubahan hukum pidana, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan terdakwa.[4]

Baca juga: Mengenal Asas Lex Favor Reo

Menyambung pertanyaan Anda mengenai kasus JPU mengajukan kasasi atas putusan bebas berdasarkan KUHAP lama, padahal KUHAP baru telah berlaku dan hal ini tidak dibenarkan menurut KUHAP baru, maka perlu diperhatikan ketentuan berikut.

Di dalam Pasal 244 KUHAP lama dijelaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun, oleh Putusan MK No. 114/PUU-X/2012, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, menurut KUHAP lama memang putusan bebas bisa diajukan kasasi.

Sementara itu, menurut Pasal 299 UU 20/2025 menjelaskan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa, atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kecuali salah satunya terhadap putusan bebas.[5]

Dengan demikian, dalam kasus tersebut, jika mengacu pada asas lex favor reo, maka menurut hemat kami, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Asas-asas Lain Hukum Acara Pidana pada Masa Transisi

Selain itu, beberapa asas yang perlu dipertimbangkan pada masa transisi hukum acara pidana, yaitu:

1. Asas legalitas, bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6] Berdasarkan asas ini, artinya dalam masa transisi tidak boleh ada penerapan hukum acara secara sewenang-wenang,[7] harus jelas apakah menggunakan KUHAP lama atau KUHAP baru.
2. Asas tempus regit actum yaitu setiap tindakan hukum tunduk pada hukum yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan.[8]
3. Asas lex posterior derogat legi priori bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan yang lama. Dalam konteks hukum acara, KUHAP baru secara otomatis menggantikan KUHAP lama sejak tanggal berlakunya undang-undang tersebut.
4. Asas kepastian hukum (rechtszekerheid) bahwa pemberlakuan hukum haruslah jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.[9] Menurut kami, pada masa transisi, penerapan hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, perkara yang sudah berjalan harus diselesaikan dengan aturan yang konsisten, tidak boleh “loncat-loncat” antara KUHAP lama dan KUHAP baru dalam satu tahap proses.
5. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan[10] yang mana asas ini berlaku baik dalam KUHAP lama maupun baru sebagai prinsip universal peradilan pidana.

Dalam masa transisi, peralihan aturan tidak boleh menghambat proses peradilan tidak boleh memperpanjang proses secara tidak perlu.[11] Masa transisi KUHAP merupakan fase yang rawan konflik interpretasi. Oleh karena itu, keberadaan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas tempus regit actum, asas lex posterior derogat legi priori, asas lex favor reo, asas legalitas, dan asas kepastian hukum menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan berpegang pada asas-asas tersebut, penerapan hukum acara pidana diharapkan tetap menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

Referensi:

1. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
2. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012;
3. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
4. Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Vol. 1 No. 1 2019;
5. Muhammad Wahyu Andi Zulkipli. Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. MANDUB: Jurnal Politik Sosial, Hukum dan Humaniora, 2 No. 1, 2024;
6. Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 4 No. 22 Oktober 2015.

[1] Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Muhammad Wahyu Andi Zulkipli. Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. MANDUB: Jurnal Politik Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2 No.1, 2024, hal. 202.

[3] Muhammad Wahyu Andi Zulkipli. Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. MANDUB: Jurnal Politik Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2 No.1, 2024, hal. 204.

[4] Muhammad Wahyu Andi Zulkipli. Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. MANDUB: Jurnal Politik Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, 2024, hal. 204.

[5] Pasal 299 ayat (1) dan (2) huruf a UU 20/2025

[6] Lihat Pasal 2 ayat (1) UU 20/2025

[7] Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 4 No. 22 Oktober 2015, hal. 599

[8] M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 45.

[9] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Vol. 1 No. 1 2019, hal. 15

[10] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 12.

[11] Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 35.