Asas-asas Hukum Internasional yang Perlu Diketahui
Bacaan 11 Menit

PERTANYAAN
Apa saja asas hukum internasional yang penting untuk diketahui? Bagaimana peranan asas hukum internasional bagi tatanan global?


Bacaan 11 Menit

Apa saja asas hukum internasional yang penting untuk diketahui? Bagaimana peranan asas hukum internasional bagi tatanan global?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu asas hukum? Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Paul Scholten menjelaskan bahwa asas-asas hukum merupakan tendensi yang ditetapkan oleh paham kesusilaan kita terhadap hukum. Oleh karena itu, asas-asas hukum dapat dipahami sebagai konsep-konsep dasar yang terdapat di dalam dan di balik sistem hukum, yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Ketentuan-ketentuan serta keputusan-keputusan individual bisa dilihat sebagai penjabaran dari asas-asas tersebut.[1]
Kemudian, disarikan dari Asas-asas Hukum Acara Pidana, Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu Hukum menyebut asas hukum sebagai ‘jantungnya’ peraturan hukum. Hal ini karena asas hukum adalah landasan paling luas dari lahirnya suatu peraturan hukum. Artinya, peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas (hal. 45).
Adapun yang dimaksud dengan asas hukum internasional adalah aspek penting yang perlu dipahami untuk mengerti dinamika hubungan antarnegara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penerapan hukum internasional dan membantu menciptakan stabilitas serta keseimbangan dalam interaksi global. Kemudian, pada intinya semua hukum yang berlaku, termasuk hukum internasional, didasarkan pada asas-asas hukum internasional yang tegas dan jelas.[2]
Lantas, apa saja asas hukum internasional? Berikut penjelasannya.
Menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan bahwa dalam berbagai literatur hukum internasional, terdapat berbagai pendapat terkait berapa jumlah asas-asas hukum internasional. Kami hanya akan mengulas beberapa asas hukum internasional yang sering dibahas, yaitu sebagai berikut:
Asas ini menyatakan bahwa negara-negara berdaulat hanya terikat oleh perjanjian internasional yang mereka setujui secara sukarela. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional hanya dapat mengikat negara-negara jika ada persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dibentuk melalui persetujuan yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk penandatanganan atau pertukaran dokumen. Dengan demikian, asas konsensus menegaskan pentingnya persetujuan sebagai syarat utama dalam hukum perjanjian internasional.
Asas timbal balik merupakan prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa negara dapat memperlakukan negara lain dengan cara yang sama seperti yang diterimanya. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa hubungan diplomatik antara negara dan misi diplomatik permanen harus dilakukan dengan persetujuan bersama.
Asas timbal balik dikenal sebagai asas atau prinsip resiprositas. Sebagai contoh, kepentingan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang baik kepada perwakilan diplomatik asing dan anggotanya, agar wakilnya di negara lain juga mendapatkan perlakuan yang sama.[3]
Asas ini menyatakan bahwa semua negara setara dalam hukum internasional. Asas ini tercermin dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB yang menyatakan bahwa organisasi ini (Perserikatan Bangsa-Bangsa/ “PBB”) didasarkan pada prinsip kesetaraan yang berdaulat dari semua negara anggotanya.
Asas ini menyatakan bahwa putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase atau penyelesaian sengketa internasional adalah final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Finalitas dan sifat mengikat dari proses arbitrase merupakan inti dari setiap proses arbitrase. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa di hadapan majelis arbitrase tanpa mengajukan sengketa ke sistem pengadilan. Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang membuat arbitrase unggul dibandingkan litigasi.[4]
Salah satu prinsip dasar yang mengatur pembuatan dan pelaksanaan kewajiban hukum adalah iktikad baik. Kepercayaan melekat dalam kerja sama internasional, khususnya pada kerja sama di berbagai bidang, sama seperti asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada iktikad baik.[5] Asas iktikad baik sangat penting dalam pembentukan perjanjian untuk mencegah konflik dan sengketa.[6]
Asas iktikad baik tercermin dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan:
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.
Setiap negara berhak untuk mengatur urusan dalam negaranya sendiri tanpa intervensi dari negara lain, selama sesuai dengan hukum internasional. Hal ini diakui dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan bagi PBB untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara atau mengharuskan negara anggota untuk menyerahkan masalah tersebut kepada penyelesaian berdasarkan Piagam PBB.
Semua negara memiliki hak untuk menggunakan laut lepas secara bebas, yang diatur dalam UNCLOS 1982. Negara-negara memiliki kebebasan:[7]
Duty to cooperate adalah prinsip umum hukum internasional yang menegaskan semua negara untuk bekerja sama di berbagai bidang internasional untuk menjaga perdamaian serta keamanan internasional.[8]
Prinsip common heritage of mankind diakui dalam hukum laut internasional, yaitu prinsip yang memberikan kebebasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau seabed area.[9]
Dengan diakuinya prinsip ini, siapapun yang mengeksploitasi kawasan (misalnya dasar laut samudra dalam), harus memberikan kontribusi 1%-7% kepada masyarakat internasional yang dibayarkan melalui Badan Otorita Hukum Laut Internasional.[10]
Prinsip ini mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Universal HAM, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Manusia diberkahi dengan akal budi dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Kemudian, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM,
tanpa pembedaan apapun. Selain itu, tidak ada pembedaan yang dibuat atas dasar politik, yurisdiksi atau status internasional.
Sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).[11]
Kedua prinsip ini merupakan prinsip utama yang mengatur luar angkasa. Prinsip non kepemilikan/non appropriation principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserta benda-benda langit merupakan milik bersama umat manusia (common heritage of mankind), tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara.
Adapun freedom exploitation principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang untuk tujuan damai.[12]
Selain itu, terdapat 6 asas hukum internasional lainnya seperti:
Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam 6 Asas Hukum Internasional dan Penerapannya.
Demikian Jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] I Dewa Gede Atmadja. Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, hal. 146
[2] Ketut Diara Astawa. Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 27, No. 1, 2014, hal. 29
[3] Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2018, hal. 515
[4] Melissa Ng’ania. Review of the Principle of Finality in Arbitral Proceedings Under Section 39 (3) (B) of the Arbitration Act, 1995. Journal of CMSD, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 47
[5] Steven Reinhold. Good Faith in International Law. UCL Journal of Law and Jurisprudence, 2013, hal. 48
[6] Leilani Alysia Hapsari dan Anang Setiyawan. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. ZAAKEN Journal of Civil and Business Law, Vol. 4, No. 3, 2023, hal. 436
[7] Pasal 87 angka 1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
[8] Chris Wold. Legal Opinion concerning Japan’s Duty to Cooperate with the International Whaling Commission with respect to Any Resumption of Commercial Whaling. Lewis and Clark Law School, 2019, hal. 3
[9] Dedi Wahyudi. Implementasi Prinsip Common Heritage of Mankind oleh International Seabed Authority Menurut UNCLOS 1982. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 3, 2021, hal. 1
[10] Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 216-217
[11] Karel Wowor dan Grenaldo Ginting. Analisis Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perdagangan. Lex Crimen, Vol. 9, No. 2, 2020, 210
[12] Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 228-229