Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Terkait pendirian usaha agensi penyedia talent di Indonesia, sepanjang penelusuran kami, hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang secara spesifik mengatur agensi penyedia talent. Walau demikian, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, misalnya aturan terkait pendirian badan usaha, perlindungan anak, dan ketentuan mengenai nomor KBLI.
Pada dasarnya, setiap usaha, termasuk agensi penyedia talent, wajib berbadan hukum sesuai ketentuan UU PT (jika berbentuk Perseroan Terbatas atau PT) atau bentuk badan usaha lain yang diakui secara hukum di Indonesia. Untuk mempersingkat jawaban, kami asumsikan usaha agensi penyedia talent yang Anda maksud berbentuk PT.
Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.
Kemudian, Pasal 2 Permenkumham 21/2021 mengatur bahwa jenis PT terdiri atas:
- PT persekutuan modal, yaitu badan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
- PT perorangan, yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.
Dalam praktiknya, PT persekutuan modal sering disebut sebagai “PT biasa” dan PT perorangan disebut juga dengan PT UMK.
Selanjutnya, menurut PP 8/2021, terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi pendiri PT UMK atau PT perorangan, antara lain:
- PT perorangan harus didirikan oleh warga negara Indonesia (“WNI”) dengan mengisi persyaratan pendirian dalam bahasa Indonesia;[1]
- WNI tersebut harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun dan cakap hukum;[2]
- Jumlah pemegang saham hanya satu orang;[3] dan
- Pendiri PT perorangan hanya dapat mendirikan PT perorangan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu tahun.[4]
Perlu diketahui bahwa pendirian PT perorangan tidak diperlukan akta notaris. Hal ini dijelaskan dalam artikel Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil, bahwa pendirian PT perorangan bisa dilakukan tanpa akta notaris.
Walau demikian, meski tidak membutuhkan akta notaris, syarat pendirian PT UMK atau PT perorangan tetap melibatkan modal dasar, karena pada dasarnya PT wajib memiliki modal dasar PT.[5]
Modal dasar PT menurut Pasal 109 angka 3 UU Perppu Cipta Kerja yang mengubah pasal 32 ayat (2) UU PT adalah ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Adapun modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal 25%, yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[6] Adapun bukti penyetoran tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk PT perorangan.[7]
Ketentuan atau syarat pendirian PT persekutuan modal atau PT biasa, diatur dalam Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 UU PT sebagai berikut:
- PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan;
- PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran;
- setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Terkait modal, besaran modal yang ditentukan untuk syarat pendirian PT perorangan dan PT persekutuan modal tidak memiliki perbedaan. Penjelasan selengkapnya mengenai syarat pendirian PT dapat Anda baca dalam artikel Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja.
Apabila usaha agensi penyedia talent mempekerjakan anak di bawah umur, maka wajib mematuhi ketentuan UU Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU 35/2014.
Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.[8]
Kemudian, ketentuan di atas dipertegas oleh Pasal 76I UU 35/2014, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76I UU 35/2014, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.[9]
Baca juga: Jerat Hukum Panti Asuhan yang Melakukan Eksploitasi Anak
Selain diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, menurut Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Walau demikian, ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.[10]
Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:[11]
- izin tertulis dari orang tua atau wali;
- perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- waktu kerja maksimum 3 jam;
- dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- keselamatan dan kesehatan kerja;
- adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.[12]
Lebih lanjut, pada dasarnya, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya,[13] misalnya casting, mengambil bagian atau peran dalam teater, menjadi musisi, dan lain-lain melalui agensi penyedia talent. Walau demikian, penting untuk diketahui bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak yang hendak mengembangkan bakat dan minatnya, wajib memenuhi syarat:[14]
- di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- waktu kerja paling lama 3 jam sehari; dan
- kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
Aturan selengkapnya mengenai anak yang bekerja, dapat Anda temukan dalam Pasal 68 s.d. 75 UU Ketenagakerjaan.
Sebagai informasi tambahan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang paling relevan untuk usaha agensi penyedia talent di Indonesia adalah KBLI 74909. Kelompok KBLI tersebut mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisher, produser dan lain-lain.
Akan tetapi KBLI 74909 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup usaha (skala usaha, tingkat risiko, dan lain-lain) agensi penyedia talent.
Kesimpulannya, hingga saat ini, belum terdapat peraturan khusus yang secara spesifik mengatur usaha agensi penyedia talent. Walau demikian, agensi wajib tunduk pada ketentuan umum di bidang usaha dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja, Permenkumham 21/2021, PP 8/2021, dan UU Perlindungan anak serta perubahannya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Referensi:
KBLI 74909, yang diakses pada 30 Juni 2025, pukul 23.46 WIB.
[2] Pasal 6 ayat (2) PP 8/2021
[3] Pasal 9 ayat (1) huruf a PP 8/2021
[5] Pasal 109 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 3 ayat (1) UU PT
[6] Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT
[7] Pasal 4 ayat (2) huruf b PP 8/2021
[11] Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[12] Pasal 69 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[13] Pasal 71 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[14] Pasal 71 ayat (2) UU Ketenagakerjaan