Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 9 Agustus 2019.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, memang terdapat aturan mengenai larangan menolak pembayaran dengan menggunakan Rupiah. Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, diuraikan secara jelas bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:
- setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- transaksi keuangan lainnya[1]
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, Pasal 23 UU Mata Uang kemudian mengatur larangan untuk menolak Rupiah sebagai alat pembayaran, sebagai berikut:
- Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.
Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori II,[2] yaitu Rp 10 juta.[3]
Baca juga: Bolehkah Menentukan Nilai Kontrak dan Transaksi Pembayaran dalam Dollar?
Menurut Arasy Pradana A. Azis (penulis sebelumnya), pengecualian penolakan Rupiah hanya berlaku dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang Rupiah. Di luar pengecualian itu, setiap orang dilarang menolak, termasuk dalam bentuk receh sekalipun.
Namun demikian, adanya sistem yang mewajibkan pembayaran secara elektronik tidak dapat serta-merta disamakan sebagai bentuk penolakan terhadap Rupiah.
Baca juga: Dasar Hukum Uang Elektronik
Aturan mengenai tata cara penggunaan electronic money (“e-money”) atau uang elektronik selengkapnya diatur di dalam PBI 23/2021. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur:[4]
- diterbitkan atas dasar sumber dana berupa nilai uang Rupiah yang disetor terlebih dahulu kepada penyedia jasa pembayaran (“PJP”) yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana; dan
- sumber dana berupa nilai uang rupiah disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
Tidak hanya itu, PBI 23/2021 juga memperkenalkan berbagai jenis pengelompokan uang elektronik. Berdasarkan lingkup penyelenggaraan, uang elektronik dapat dibedakan menjadi:[5]
- closed loop, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut; dan
- open loop, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut.
Selain itu, uang elektronik juga dapat dibedakan berdasarkan media penyimpanan yang berupa:[6]
- server based, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa server; dan
- chip based, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa chip.
Adapun berdasarkan pencatatan data identitas pengguna, uang elektronik dibedakan menjadi:[7]
- registered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut; dan
- unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana tersebut.
Baca juga: Bertransaksi dengan Pihak Asing Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Indonesia
Lebih lanjut, setiap uang elektronik diisi dengan nilai uang elektronik tertentu. Nilai uang elektronik menurut Pasal 157 ayat (1) PBI 23/2021 adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan pemindahan dana.
Dengan demikian, menurut hemat kami, yang sesungguhnya terjadi bukan penolakan pembayaran menggunakan Rupiah, melainkan dorongan untuk mengonversi Rupiah ke dalam bentuk elektronik. Karena pada dasarnya, isi uang elektronik tetap dianggap sebagai Rupiah yang sah.
Dorongan konversi ini didasari atas sejumlah keunggulan yang dimiliki oleh uang elektronik, yaitu bahwa kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara off-line, aman dan murah. Dengan demikian, penggunaan e-money ditujukan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi pembayaran.[8]
Baca juga: Wajibkah Transaksi Online Internasional Pakai Rupiah?
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Referensi:
Rachmadi Usman. Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol. 32. No. 1, 2017.
[1] Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”), yang menjelaskan bahwa "transaksi keuangan lainnya" antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang
dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.
[5] Pasal 158 PBI 23/2021 dan Penjelasannya
[6] Pasal 159 huruf a PBI 23/2021 dan Penjelasannya
[7] Pasal 159 huruf b PBI 23/2021 dan Penjelasannya
[8] Rachmadi Usman. Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32. No. 1, 2017, hal. 136.