Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Aturan Baru OJK tentang Influencer Keuangan

Aturan Baru OJK tentang Influencer Keuangan
Aturan Baru OJK tentang Influencer Keuangan

PERTANYAAN

Saya baca berita, katanya sekarang ada peraturan OJK tentang influencer keuangan. Jika benar ada, bagaimana aturan baru influencer keuangan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    POJK Influencer Keuangan

    Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah POJK 6/2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Mengutip artikel Standar yang Lebih Ketat Diperkenalkan untuk Pemasaran Produk Keuangan: PUJK Dibebankan Tanggung Jawab Baru dan Influencer Wajib Patuhi Ketentuan Pengungkapan dan Perizinan Baru, kerangka baru ini ditujukan bagi pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) dan penyampai informasi yang biasa disebut sebagai influencer keuangan.

    Dalam Siaran Pers: Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Influencer) SP 118/DKPU/OJK/VI/2026, POJK penyampai informasi (financial influencer) ini merupakan upaya OJK untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah akses, dan tidak berpotensi menyesatkan, sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Masih bersumber dari siaran pers yang sama, POJK diharapkan dapat menjadi pedoman bagi influencer keuangan, terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh bagi masyarakat, untuk dapat bersama-sama menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan yang semakin terpercaya, berintegritas, dan mampu mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

    Selain itu, POJK disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh penyampai informasi.

    Adapun POJK 6/2026 memuat pengaturan antara lain mengenai:

    1. perilaku dasar penyampai informasi;
    2. kegiatan penyampai informasi sektor jasa keuangan, yang mencakup:
    1. edukasi keuangan;
    2. pemasaran;
    3. pemberian rekomendasi;
    1. pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh penyampai informasi;
    2. pembinaan oleh OJK;
    3. perintah tertulis kepada penyampai informasi; dan
    4. pemutusan akses pada media elektronik.

    Baca juga: Risiko Hukum Influencer Mempromosikan Penipuan Layanan Umrah

    Perilaku Dasar Penyampai Informasi

    Sebagaimana disebutkan di atas, influencer keuangan dalam POJK 6/2026 disebut dengan istilah penyampai informasi. Menurut Pasal 1 angka 5 POJK 6/2026, penyampai informasi adalah pihak selain PUJK yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang bertujuan, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan.

    Influencer keuangan dalam menyampaikan informasi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:[1]

    1. beriktikad baik;
    2. bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan;
    3. menyampaikan informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
    4. tidak menjanjikan kepastian keuntungan atas produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk dan/atau layanan;
    5. tidak membandingkan produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan tanpa analisis berimbang yang dapat dipertanggungjawabkan;
    6. tidak memublikasikan dan/atau memasarkan produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dari OJK;
    7. tidak bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang; dan
    8. tidak melakukan aktivitas yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, influencer keuangan juga harus memperhatikan ketentuan lain. Dalam Pasal 3 POJK 6/2026, diatur bahwa dalam hal influencer keuangan memperoleh kepentingan ekonomis atas kegiatan penyampaian informasi, maka harus disampaikan pernyataan adanya kepentingan ekonomis dengan mencantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.

    Kemudian, dalam hal influencer keuangan menyampaikan informasi atas:[2]

    1. produk dan/atau layaan dengan risiko tinggi;
    2. produk dan/atau layanan yang bersifat kompleks; dan/atau
    3. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pinjaman daring) bagi pemberi dana,

    maka harus mencantumkan dan/atau menyebutkan:

    1. pernyataan bahwa produk dan/atau layanan dimaksud berisiko tinggi;
    2. pernyataan penafian kepada konsumen dan masyarakat untuk melakukan analisis pribadi terlebih dahulu sebelum memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan dimaksud; dan
    3. pernyataan penafian kepada konsumen dan masyarakat untuk mempertimbangkan bahwa produk dan/atau layanan dimaksud tidak sesuai untuk seluruh kelangan konsumen dan masyarakat.

    Hal yang sama juga dilakukan dalam hal influencer keuangan menyampaikan informasi atas:[3]

    1. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pinjaman daring) bagi penerima dana; dan/atau
    2. layanan beli sekarang bayar nanti.

    Pernyataan di atas dicantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.[4]

    Kegiatan Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan

    Kemudian, influencer keuangan menyampaikan informasi sektor jasa keuangan mengenai:[5]

    1. karakteristik sektor jasa keuangan;
    2. produk dan/atau layanan;
    3. pengelolaan keuangan terkait sektor jasa keuangan; dan/atau
    4. informasi lain terkait sektor jasa keuangan.

    Kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan mencakup:[6]

    1. edukasi keuangan;
    2. pemasaran; dan/atau
    3. pemberian rekomendasi.

    Adapun metode penyampaiannya adalah sebagai berikut:[7]

    1. tatap muka; dan/atau
    2. tanpa tatap muka.

    Edukasi Keuangan

    Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dilakukan dengan penyampaian materi edukasi keuangan, yang mencakup:[8]

    1. karakteristik sektor jasa keuangan;
    2. karakteristik produk dan/atau layanan yang terdiri atas:
    1. deskripsi;
    2. manfaat;
    3. risiko;
    4. biaya; dan/atau
    5. hak dan kewajiban;
    1. pengelolaan keuangan terkait sektor jasa keuangan; dan/atau
    2. informasi lain terkait sektor jasa keuangan.

    Influencer keuangan dapat mencantumkan dan/atau menyebutkan simulasi dalam pelaksanaan edukasi keuangan dengan mencantumkan dan/atau menyebutkan rumusan perhitungan dan penafian yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.[9]

    Lalu, influencer keuangan mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/identitas dirinya dalam pelaksanaan edukasi keuangan dengan dicantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.[10]

    Pemasaran

    Dalam melakukan kegiatan pemasaran, influencer keuangan bekerja sama dengan PUJK.[11] Dalam melakukan kerja sama, PUJK wajib:[12]

    1. memastikan bahwa sebelum menyampaikan informasi, penyampai informasi mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/identitas dan keterkaitan penyampai informasi dengan PUJK;
    2. memastikan bahwa produk dan/atau layanan yang dipasarkan oleh penyampai informasi terbatas pada produk dan/atau layanan yang tercantum pada perjanjian yang disepakati antara penyampai informasi dengan PUJK;
    3. memastikan bahwa produk dan/atau layanan yang dipasarkan memiliki izin dari OJK;
    4. memastikan penyampai informasi memiliki keterampilan, kompetensi, dan/atau kualifikasi dalam menyampaikan layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat;
    5. memastikan penyampai informasi tidak menyalahgunakan data dan/atau informasi konsumen dan masyarakat dan mematuhi ketentuan pelindungan data dan/atau informasi;
    6. menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akan disampaikan oleh penyampai informasi dengan lengkap;
    7. bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh penyampai informasi; dan
    8. melakukan evaluasi secara berkala atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh penyampai informasi.

    Influencer keuangan yang melakukan kegiatan pemasaran mencantumkan dan/atau menyebutkan informasi:[13]

    1. nama/identitas influencer keuangan; dan
    2. hubungan dengan PUJK.

    Khusus pemasaran produk aset kripto, influencer hanya dapat melakukannya kepada masyarakat melalui media resmi PUJK.[14]

    PUJK yang melanggar kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 7 ayat (7) POJK 6/2026, yaitu:

    1. peringatan tertulis;
    2. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    3. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    4. pemberhentian pengurus
    5. denda administratif;
    6. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    7. pencabutan izin usaha.

    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Adapun sanksi administratif berupa denda dikenakan paling banyak Rp15 miliar.[15]

    Pemberian Rekomendasi

    Influencer keuangan yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi:[16]

    1. memiliki izin yang relevan di sektor jasa keuangan bagi penyampai informasi yang dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. mengikuti ketentuan POJK 6/2026 bagi penyampai informasi yang belum dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau;
    3. memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan bagi penyampai informasi yang melakukan pemberian rekomendasi atas aset keuangan digital dalam hal belum dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Influencer keuangan dalam melakukan pemberian rekomendasi mencantumkan dan/atau menyebutkan informasi:[17]

    1. nama/identitas influencer keuangan; dan
    2. kepemilikan izin, tanda terdaftar, dan/atau sertifikasi kompetensi yang relevan (jika ada).

    Dalam melakukan pemberian rekomendasi atas aset keuangan digital kepada konsumen dan masyarakat, influencer keuangan memastikan bahwa:[18]

    1. aset keuangan digital yang direkomendasikan termasuk dalam daftar aset keuangan digital yang ditetapkan oleh bursa sebagaimana diatur dalam POJK 27/2024 dan perubahannya;
    2. PUJK yang direkomendasikan memiliki izin dari OJK.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;
    2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;
    3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.

    Referensi:

    Siaran Pers: Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Influencer) SP 118/DKPU/OJK/VI/2026, yang diakses pada 29 Juni 2026, pukul 18.00 WIB.


    [2] Pasal 4 ayat (1) POJK 6/2026.

    [3] Pasal 4 ayat (2) POJK 6/2026.

    [4] Pasal 4 ayat (3) POJK 6/2026.

    [5] Pasal 5 ayat (2) POJK 6/2026.

    [6] Pasal 5 ayat (1) POJK 6/2026.

    [7] Pasal 5 ayat (3) POJK 6/2026.

    [8] Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 6/2026.

    [9] Pasal 6 ayat (3) dan (4) POJK 6/2026.

    [10] Pasal 6 ayat (5) dan (6) POJK 6/2026.

    [11] Pasal 7 ayat (1) POJK 6/2026.

    [12] Pasal 7 ayat (2) POJK 6/2026.

    [13] Pasal 7 ayat (4) POJK 6/2026.

    [14] Pasal 7 ayat (6) POJK 6/2026.

    [15] Pasal 7 ayat (8) dan (9) POJK 6/2026.

    [16] Pasal 8 ayat (1) POJK 6/2026.

    [17] Pasal 8 ayat (3) POJK 6/2026.

    [18] Pasal 8 ayat (5) POJK 6/2026.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000