Aturan Baru OJK tentang Influencer Keuangan
Bacaan 11 Menit

PERTANYAAN
Saya baca berita, katanya sekarang ada peraturan OJK tentang influencer keuangan. Jika benar ada, bagaimana aturan baru influencer keuangan?


Bacaan 11 Menit

Saya baca berita, katanya sekarang ada peraturan OJK tentang influencer keuangan. Jika benar ada, bagaimana aturan baru influencer keuangan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah POJK 6/2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan. Mengutip artikel Standar yang Lebih Ketat Diperkenalkan untuk Pemasaran Produk Keuangan: PUJK Dibebankan Tanggung Jawab Baru dan Influencer Wajib Patuhi Ketentuan Pengungkapan dan Perizinan Baru, kerangka baru ini ditujukan bagi pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) dan penyampai informasi yang biasa disebut sebagai influencer keuangan.
Dalam Siaran Pers: Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Influencer) SP 118/DKPU/OJK/VI/2026, POJK penyampai informasi (financial influencer) ini merupakan upaya OJK untuk mendorong penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang jelas, akurat, jujur, mudah akses, dan tidak berpotensi menyesatkan, sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.
Masih bersumber dari siaran pers yang sama, POJK diharapkan dapat menjadi pedoman bagi influencer keuangan, terutama yang telah dikenal dan memiliki pengaruh bagi masyarakat, untuk dapat bersama-sama menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan yang semakin terpercaya, berintegritas, dan mampu mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Selain itu, POJK disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan oleh penyampai informasi.
Adapun POJK 6/2026 memuat pengaturan antara lain mengenai:
Baca juga: Risiko Hukum Influencer Mempromosikan Penipuan Layanan Umrah
Sebagaimana disebutkan di atas, influencer keuangan dalam POJK 6/2026 disebut dengan istilah penyampai informasi. Menurut Pasal 1 angka 5 POJK 6/2026, penyampai informasi adalah pihak selain PUJK yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan yang bertujuan, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan.
Influencer keuangan dalam menyampaikan informasi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:[1]
Selain itu, influencer keuangan juga harus memperhatikan ketentuan lain. Dalam Pasal 3 POJK 6/2026, diatur bahwa dalam hal influencer keuangan memperoleh kepentingan ekonomis atas kegiatan penyampaian informasi, maka harus disampaikan pernyataan adanya kepentingan ekonomis dengan mencantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.
Kemudian, dalam hal influencer keuangan menyampaikan informasi atas:[2]
maka harus mencantumkan dan/atau menyebutkan:
Hal yang sama juga dilakukan dalam hal influencer keuangan menyampaikan informasi atas:[3]
Pernyataan di atas dicantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.[4]
Kemudian, influencer keuangan menyampaikan informasi sektor jasa keuangan mengenai:[5]
Kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan mencakup:[6]
Adapun metode penyampaiannya adalah sebagai berikut:[7]
Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dilakukan dengan penyampaian materi edukasi keuangan, yang mencakup:[8]
Influencer keuangan dapat mencantumkan dan/atau menyebutkan simulasi dalam pelaksanaan edukasi keuangan dengan mencantumkan dan/atau menyebutkan rumusan perhitungan dan penafian yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.[9]
Lalu, influencer keuangan mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/identitas dirinya dalam pelaksanaan edukasi keuangan dengan dicantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.[10]
Dalam melakukan kegiatan pemasaran, influencer keuangan bekerja sama dengan PUJK.[11] Dalam melakukan kerja sama, PUJK wajib:[12]
Influencer keuangan yang melakukan kegiatan pemasaran mencantumkan dan/atau menyebutkan informasi:[13]
Khusus pemasaran produk aset kripto, influencer hanya dapat melakukannya kepada masyarakat melalui media resmi PUJK.[14]
PUJK yang melanggar kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 7 ayat (7) POJK 6/2026, yaitu:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Adapun sanksi administratif berupa denda dikenakan paling banyak Rp15 miliar.[15]
Influencer keuangan yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi:[16]
Influencer keuangan dalam melakukan pemberian rekomendasi mencantumkan dan/atau menyebutkan informasi:[17]
Dalam melakukan pemberian rekomendasi atas aset keuangan digital kepada konsumen dan masyarakat, influencer keuangan memastikan bahwa:[18]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Siaran Pers: Lindungi Masyarakat, OJK Terbitkan Aturan tentang Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Influencer) SP 118/DKPU/OJK/VI/2026, yang diakses pada 29 Juni 2026, pukul 18.00 WIB.
[1] Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan (“POJK 6/2026”).
[2] Pasal 4 ayat (1) POJK 6/2026.
[3] Pasal 4 ayat (2) POJK 6/2026.
[4] Pasal 4 ayat (3) POJK 6/2026.
[5] Pasal 5 ayat (2) POJK 6/2026.
[6] Pasal 5 ayat (1) POJK 6/2026.
[7] Pasal 5 ayat (3) POJK 6/2026.
[8] Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 6/2026.
[9] Pasal 6 ayat (3) dan (4) POJK 6/2026.
[10] Pasal 6 ayat (5) dan (6) POJK 6/2026.
[11] Pasal 7 ayat (1) POJK 6/2026.
[12] Pasal 7 ayat (2) POJK 6/2026.
[13] Pasal 7 ayat (4) POJK 6/2026.
[14] Pasal 7 ayat (6) POJK 6/2026.
[15] Pasal 7 ayat (8) dan (9) POJK 6/2026.
[16] Pasal 8 ayat (1) POJK 6/2026.
[17] Pasal 8 ayat (3) POJK 6/2026.
[18] Pasal 8 ayat (5) POJK 6/2026.