Aturan Gaji Kepala Desa Terbaru

PERTANYAAN

Maret lalu baru saja berlaku PP Desa terbaru, yaitu PP 16/2026. Saya dengar di dalam PP tersebut aturan gaji desa berubah. Berapa gaji kepala desa sekarang?

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?

18 Mar, 2025

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa per Bulan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Maret 2017.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tugas, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU Desa dan perubahannya, serta peraturan pelaksananya PP 16/2026.

Menurut Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 3/2024, kepala desa atau pejabat pemerintah desa adalah seseorang yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/wali kota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan lainnya.

Wewenang kepala desa dapat Anda simak selengkapnya dalam Pasal 26 ayat (2) UU 3/2024.

Selanjutnya, kepala desa juga berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; dan lainnya.

Kewajiban kepala desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) UU 3/2024.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak:[2]

1. mengusulkan struktur organisasi tata kerja pemerintah desa;
2. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah;
5. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Melihat hak-hak di atas, hak kepala desa yang berhubungan dengan penghasilan atau penerimaan, antara lain penghasilan tetap setiap bulan (gaji), tunjangan, penerimaan lainnya, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, berapa gaji kepala desa?

Besaran Gaji Kepala Desa

Perlu diperhatikan bahwa selain kepala desa, penghasilan tetap setiap bulan juga didapatkan oleh perangkat desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Desa:

Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Kemudian, Pasal 90 ayat (1) PP 16/2026 mengatur bahwa penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dan dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (“APB Desa”) yang bersumber dari alokasi dana desa (“ADD”).

Namun, jika ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dana desa.[3]

Baca juga: Dari Mana Asal Gaji Kepala Desa?

Ketentuan besaran penghasilan tetap dalam PP 16/2026 menyatakan bahwa bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:[4]

1. besaran penghasilan tetap kepala desa adalah 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil (“PNS”) golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun, yaitu Rp2.620.800;
2. besaran penghasilan tetap sekretaris desa adalah 110% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun, yaitu Rp2.402.400; dan
3. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya adalah 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun, yaitu Rp2.184.000.

Sebagai informasi, secara historis, kami akan berikan perbandingan dengan aturan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebelumnya, yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) PP 11/2019:

Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:

1. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640 setara 120% dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
2. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit RP2.224.420 setara 110% dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
3. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Melihat ketentuan di atas, dapat ditemukan sebuah perbedaan. Saat ini terdapat penyeragaman penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya. Hal ini karena dihapusnya frasa “paling sedikit” yang dapat ditemukan pada ketentuan sebelumnya.

Kemudian, Pasal 90 ayat (3) PP 16/2026 mengatur bahwa dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a, bupati/wali kota dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

PP 16/2026 juga memperbolehkan bupati/wali kota untuk menetapkan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya di bawah ketentuan di atas, jika ADD dan sumber lain dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanainya.[5]

Lalu, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan kenaikan secara berkala yang dilaksanakan setiap 2 tahun sebesar 2%.[6]

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap serta periode dan besaran berkala penghasilan tetap ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan peraturan bupati/wali kota.[7]

Baca juga: Syarat Calon Kepala Desa

Tunjangan, Penerimaan Lainnya, dan Jaminan Sosial Kepala Desa

Selain penghasilan tetap, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan tunjangan purnatugas.[8]

Tunjangan meliputi:[9]

1. tunjangan istri/suami;
2. tunjangan anak;
3. tunjangan kinerja; dan
4. tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa atau yang sejenis dengan itu.

Untuk penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain selain desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10]

Selanjutnya, tunjangan purnatugas diberikan 1 kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan desa, bersumber dari APB Desa selain dana desa yang besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.[11]

Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan tunjangan purnatugas, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

---

[1] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU 3/2024”).

[2] Pasal 26 ayat (3) UU 3/2024.

[3] Pasal 90 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 16/2026”).

[4] Pasal 90 ayat (2) PP 16/2026 jo. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (hal. 2).

[5] Pasal 90 ayat (5) PP 16/2026.

[6] Pasal 91 PP 16/2026.

[7] Pasal 92 PP 16/2026.

[8] Pasal 93 ayat (1) PP 16/2026.

[9] Pasal 93 ayat (2) PP 16/2026.

[10] Pasal 93 ayat (3) PP 16/2026.

[11] Pasal 93 ayat (4) PP 16/2026.

[12] Pasal 93 ayat (5) PP 16/2026.