Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan

Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan
Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan

PERTANYAAN

Apakah sistem peradilan pidana di Indonesia mengizinkan ahli asing untuk memberikan keterangan di persidangan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 18 September 2020.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelumnya, mengenai ahli, sering terjadi kesalahan dalam penyebutan dengan menyebutnya sebagai “saksi ahli”. Istilah yang dipakai oleh undang-undang adalah “ahli” sehingga hal ini perlu diluruskan.

    Keterangan Ahli

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada KUHAP. Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

    Adapun alat bukti sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 (hal. 92) sebagai berikut:

    Alat bukti yang sah ialah:

    1. keterangan saksi tentang suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
    2. keterangan ahli;
    3. surat;
    4. petuntjuk;
    5. keterangan terdakwa.

    Lantas, apa itu keterangan ahli? Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 179 ayat (1) KUHAP keterangan ahli dapat berasal dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, dengan memberikan keterangan ahli demi keadilan. Lalu, sebagaimana yang diliput dalam artikel Memahami Tugas Dokter Forensik di Balik Kematian, dalam praktiknya, ahli-ahli dari Indonesia juga sudah diakui kemampuannya dalam menangani kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat internasional seperti dalam kasus bom bali atau bom bunuh diri di depan Kedutaan Besar Australia.

    Baca juga: Pengertian dan Dasar Hukum Autopsi Forensik di Indonesia

    Lantas, apakah sistem peradilan pidana di Indonesia mengizinkan ahli asing untuk memberikan keterangan di persidangan?

    Ahli Warga Negara Asing

    Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang ahli asing untuk memberikan keterangan ahlinya di persidangan. Oleh karena itu, demi mendapatkan kebenaran hakiki dalam suatu persidangan, jika pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya dan untuk kepentingan pembelaannya ingin menghadirkan ahli berkewarganegaraan asing, permintaan ini sah saja dan tidak dilarang. Namun, berdasarkan praktiknya, ada poin-poin yang perlu diperhatikan, yaitu:

    1. Memberitahukan Kepada Majelis Hakim

    Menurut Togar S.M. Sijabat (penulis sebelumnya), dalam praktiknya, terdakwa atau penasihat hukumnya harus memberitahukan permintaan ini kepada majelis hakim yang memeriksa perkara disertai alasan-alasannya untuk menghadirkan ahli warga negara asing tersebut. Identitas dan keahlian dari si calon ahli juga harus dijelaskan, khususnya berdasar publikasi si ahli yang telah ditulis pada jurnal-jurnal internasional yang telah diakui secara resmi oleh universitas-universitas di Indonesia. Dalam pengajuan ini, biasanya majelis hakim juga meminta pendapat dari jaksa penuntut umum.

    1. Mempunyai Visa Tinggal Terbatas

    Jika permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim, si ahli juga wajib datang sesuai dengan peraturan keimigrasian yang sah. Dalam hal ini dapat merujuk pada ketentuan PP 31/2013 dan perubahannya. Visa yang bisa didapatkan oleh tenaga ahli adalah visa tinggal terbatas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a PP 40/2023.

    Baca juga: Prosedur Memperoleh Visa Tinggal Terbatas (VITAS) Bagi WNA

    1. Memenuhi Kewajiban Perpajakan

    Karena menerima honorarium, maka ahli asing tersebut juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Mengingat kunjungannya yang relatif singkat di Indonesia, maka ahli asing dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Dirjen Pajak 43/2011.

    1. Menyediakan Penerjemah Tersumpah

    Terdakwa atau penasihat hukumnya harus menyediakan penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan keterangan ahli tersebut kepada pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan penerjemah tersumpah menurut Pasal 1 angka 1 Permenkum 4/2025, yaitu orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Baca juga: Dapatkah WNA Menjadi Penerjemah Tersumpah?

    Namun, selain ketentuan-ketentuan di atas, dalam menghadirkan ahli tidak boleh bertentangan dengan prinsip persidangan di Indonesia, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Kekuasaan Kehakiman.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah;
    9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000